logo


Setuju dengan Amendemen UUD 1945, Sandiaga Tak Ingin MPR Jadi Pusat Kekuasaan

Menurut Sandi, MPR tidak perlu dipusatkan sebagai lembaga terkuat

15 Agustus 2019 15:10 WIB

Sandiaga Uno
Sandiaga Uno Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

BANTEN, JITUNEWS.COM - Sandiaga Uno setuju dengan wacana amendemen UUD 1945 selama itu bertujuan untuk kebaikan NKRI.

"Saya setuju selama amandemen undang-undang tersebut akan mengarah kepada Indonesia lebih baik terutama dari segi perencanaan pembangunan. GBHN saya setuju kalau amandemen itu berkaitan dengan GBHN setuju," ujar Sandiaga di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Banten Kamis (15/8).

Diketahui, wacana ini dikhawatirkan oleh Wapres Jusuf Kalla (JK) karena berisiko presiden dipilih oleh MPR. Menurut Sandi, MPR tidak perlu dipusatkan sebagai lembaga terkuat, tapi diberi kesempatan membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).


Anies Baswedan ke NasDem, Surya Paloh: Pendukung Ahok Gak Suka

"Jangan sampai kekuasaan berpusat di MPR, tapi MPR diberi kesempatan membuat GBHN sehingga kita terprogram 20-30 tahun ke depan," kata Sandiaga.

Mantan Wagub DKI Jakarta ini juga setuju dengan pernyataan dampak reformasi dan demokrasi memberatkan masyarakat. Namun, Sandi menyebut rakyat sudah merasakan manfaat dari pemilihan presiden secara langsung.

"Tapi kalau untuk memilih presiden saya rasa rakyat sudah merasakan manfaat dari demokrasi. Jadi kita ingin memastikan jangan sampai ada kilas balik akhirnya kita terpusat pada satu kekuasaan dan akhirnya lari dari harapan masyarakat untuk menentukan pemimpinnya masa depan," ujar Sandi.

Ini Alasan Jokowi Percepat Susunan Menteri di Kabinet Baru

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata