logo


Jokowi Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru 16 Agustus, Ini Harapan Sebenarnya Rakyat

Simak berita selengkapnya

15 Agustus 2019 06:19 WIB

Ibukota Negara
Ibukota Negara
dibaca 217 x

Pada tahun 2020 mungkin Indonesia akan memiliki ibu kota yang baru, ibu kota yang digadang-gadang akan bertempat di Pulau Kalimantan itu sudah masuk rencana APBN 2021. Namun apakah pemindahan ibu kota ini perlu dilakukan? mengingat anggaran yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota berkisar Rp466 triliun seperti yang dilansir dari liputan6.com

Jika kita melihat kembali sejarah, sebenarnya pemindahan ibu kota negara bukanlah hal baru untuk bangsa Indonesia. Indonesia sudah tiga kali berpindah ibu kota pada masa kepemimpinan Ir.Soekarno (Yogyakarta, Bukittinggi, dan Bireun). Walaupun pada saat itu alasan perpindahan ibu kota dikarenakan faktor keamanan dan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda dan sekutunya.

Baca Juga: Bukan Hanya Ponsel, Benda Ini Juga Dilarang Ditaruh di Jok Motor Bisa Picu Ledakan !!!


La Nyalla Usulkan Adanya Kantor Perwakilan Senator di Ibukota Provinsi

Wacana pemindahan ibu kota yang didasari oleh faktor ekonomi dan pembangunan juga sebenarnya sudah ada pada era presiden sebelumnya. Presiden Soekarno memiliki rencana besar tentang pemindahan ibu kota ke Palangkaraya di Kalimantan Tengah karena dinilai cukup strategis, luas dan relatif aman dari bencana alam. Namun, rencana itu gagal direalisasikan karena beberapa faktor. Pada masa Presiden Soeharto pun kembali muncul rencana pemindahan ibu kota negara ke daerah Jonggol di Jawa Barat. Wilayah tersebut dipilih karena dianggap paling realistis untuk menempatkan pusat pemerintahan yang tidak jauh dari ibu kota Jakarta yang hanya berjarak sekitar 40 km saja. Namun, lagi-lagi rencana ini hanya jadi wacana semata.

Pada tahun 2019 Presiden Joko Widodo kembali memunculkan rencana pemindahan ibu kota negara, kali ini pemerintah benar–benar serius dalam memindahkan ibu kota. Hal ini dibuktikan dengan rencana penganggaran pemindahan ibu kota yang akan dimasukan ke dalam APBN 2021.

Mungkin banyak yang menilai pemindahan ibu kota ini hanya untuk membuang –buang uang saja, tapi jika kita lihat dari segi investasi jangka panjang mungkin pemindahan ibu kota menjadi satu langkah yang sangat cerdas. Melihat penyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang mengatakan bahwa kerugian ekonomi akibat macet di daerah Jabodetabek sekitar 100 triliun per tahunnya, ditambah dengan kerugian yang disebabkan oleh banjir yang menelan hampir 1-2 triliun disetiap banjir yang melanda ibu kota yang berpenduduk 10,4 juta pada tahun 2017 ini.

PNS Kerja dari Rumah, Menpan Bilang, "Untuk Mudahkan Selesaikan Pekerjaan"

Sudah sewajarnya jika pemerintah memiliki rencana untuk memindahkan ibu kota ke sisi lain wilayah Indonesia, apalagi lokasi yang nantinya dipilih sebagai ibu kota yang baru mampu mengatasi persoalan pembangunan yang dinilai oleh sebagian kelompok “tidak merata”.

Melihat kesempatan besar ini, sudah seharusnya kita sebagai warga negara bisa mensukseskan program yang memberikan banyak dampak positif bagi pembangunan dan perekonomian wilayah lain yang akan dijadikan ibu kota dan skala nasional tentunya. Maka dari itu, kita wajib memperhatikan dengan jeli apa-apa saja kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara supaya warga negara bisa tahu hingga detail terkecil rencana pembangunan ibu kota negara yang baru nanti.

Dan diharapkan juga agar pemerintah mampu mengatur pembangunan ibu kota yang baru agar ibu kota yang baru nanti mampu terbebas dari kemacetan dan banjir yang selama ini menjadi momok besar bagi kita bersama. Selain itu pengawasan terhadap alokasi anggaran perlu diperhatikan karna “proyek” yang ditaksir mencapai Rp466 triliun ini bisa jadi godaan besar bagi pejabat-pejabat eksekutif maupun legislatif yang terkait pemindahan ibu kota tersebut.

Semoga dengan pemindahan ibu kota negara menjadi pematik untuk perkembangan roda perekonomian dan pembangunan di wilayah lain di negeri ini sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia .

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea 4

 

Ditulis oleh: Rafli Widhiantara

*Tulisan ini adalah 'Suara Kita' kiriman dari pembaca. Jitunews.com tidak bertanggung jawab terhadap isi, foto maupun dampak yang timbul dari tulisan ini. Mulai menulis sekarang.

Ini Keunggulan Kalsel Bila Ditunjuk Jadi Ibukota Baru

Halaman: 
Admin : Nugroho Meidinata