logo


Sepakat dengan JK soal Risiko Amendemen UUD 1945, Gerindra: Kemunduran Demokrasi

Habiburokhman menyebut perlu ada batasan yang jelas apabila ingin mengamandemen UUD 1945

14 Agustus 2019 09:54 WIB

Habiburokhman
Habiburokhman Twitter @habiburokhman

Pihaknya menghormati PDIP sebagai salah satu partai yang mengusulkan amendemen terbatas UUD 1945.

"Kami menghormati usulan PDIP soal perlunya GBHN. Tapi kita harus batasi jikapun amendemen, maka jangan sampai meluas," ujar Habiburokhman.

Sebelumnya, JK berbicara mengenai risiko terkait wacana amendemen UUD 1945. Menurutnya, salah satu risikonya yakni presiden bisa saja dipilih MPR.


Baru 2 Hari Dilantik, Dirut PLN Kena Marah Jokowi, JK Sindir, "Cobaan Awal, Baru Belajar"

"Itu rumit lagi, berisiko. Banyak perubahan yang rakyat belum tentu setuju. Contoh, presiden dipilih MPR karena lembaga tertinggi. Maka dia berhak memilik presiden. Kalau gitu lain lagi soal," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Ini Alasan Prabowo Tak Hadiri Upacara HUT RI di Istana Negara

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata