logo


Sepakat dengan JK soal Risiko Amendemen UUD 1945, Gerindra: Kemunduran Demokrasi

Habiburokhman menyebut perlu ada batasan yang jelas apabila ingin mengamandemen UUD 1945

14 Agustus 2019 09:54 WIB

Habiburokhman
Habiburokhman Twitter @habiburokhman

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut amendemen UUD 1945 berisiko mengembalikan kewenangan MPR memilih dan memberhentikan presiden.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Habiburokhman, sepakat dengan JK. Menurutnya, apabila hal itu terjadi maka dinilai sebagai kemunduran demokrasi.

"Saya sepakat dengan Pak JK, ditambah lagi soal periode jabatan presiden yang saat ini dibatasi dua kali bisa kembali tak terbatas seperti sebelum reformasi. Hal tersebut berarti kemunduran demokrasi," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (13/8).


Baru 2 Hari Dilantik, Dirut PLN Kena Marah Jokowi, JK Sindir, "Cobaan Awal, Baru Belajar"

Habiburokhman menyebut perlu ada batasan yang jelas apabila ingin mengamendemen UUD 1945.

"Karena itu, kalau mau amendemen masukklan lagi GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) harus dibuat batasan yang jelas agar tidak meluas. Harus jelas baik redaksi maupun substansi bahwa amendemen itu hanya memasukkan kembali GBHN," ujarnya.

Ini Alasan Prabowo Tak Hadiri Upacara HUT RI di Istana Negara

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata