logo


Singgung Pemadaman Listrik PLN dengan Serangan Siber, Evita: Harus Ada yang Bertanggungjawab

Simak berita selengkapnya

13 Agustus 2019 18:56 WIB

Anggota Komisi I DPR RI, Evita Nursanty
Anggota Komisi I DPR RI, Evita Nursanty Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menilai RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) masih perlu pendalaman yang komprehensif.

Menurutnya, hal itu dikarenakan RUU KKS sangat penting sebagai payung hukum bagi institusi TNI, Polri, Kejagung, BIN, BNPT, Kominfo RI, Kemenlu RI dan lain-lain yang masing-masing mempunyai siber.

Baca Juga: Demokrat Putuskan Gabung Jokowi, Politisi PDIP: Sudah Sangat Terlambat


Ketua DPR RI Minta Menkeu Merespon Aspirasi Pelaku Industri Galangan Kapal di Batam

“Pentingnya RUU KKS ini agar menjadi payung bagi seluruh instansi negara, maka perlu pendalaman dan melibatkan seluruh pemagang kebijakan. Selain agar tak terjadi tumpang-tindih, juga menjadi payung bagi institusi terkait saat ada ancaman siber di Indonesia,” ujar Evita di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/8).

Dalam hal ini, Evita mencontohkan kasus pemadaman listrik pada Minggu (4/8) lalu, apakah peristiwa yang diikuti pemutusan jaringan Telkom itu, ada serangan siber atau tidak, tak ada yang tahu.

“Tragisnya lagi, siapa yang harus berada di depan untuk menghadapi kasus itu jika ada serangan siber? Apalagi, kini ada alat elektromagnetik, benda kecil yang bisa mematikan seluruh jaringan listrik,” katanya.

Disuruh Milih Dipenjara atau Cerai dengan Galih Ginanjar, Ini Pilihan Mengejutkan Barbie Kumalasari

Karena itu, kata Evita, dalam RUU KKS ini harus diatur siapa yang paling bertanggungjawab ketika ada serangan siber tersebut. Bahkan TV ikut mati, sehingga tidak bisa mengikuti perkembangan berita nasional maupun internasional.

“Apakah TV juga tak punya genset untuk listrik?,” kata Evita.

Dia menilai perang siber ini sangat membahayakan dan mengancam negara. Di mana perang siber ini dilakukan tanpa harus deklarasi, tapi secara diam-diam bisa menghancurkan negara lain. Seperti Georgia oleh Rusia, listrik Rusia diserang siber Amerika, Iran – AS saling perang siber, fintech (transaksi teknologi keuangan/TM), yang bisa menguras keuangan negara, dan lain-lain.

Rizieq Shihab Komitmen Jaga Keutuhan NKRI, Netizen Bilang, "Gak Usah Repot-repot Bib"

“Kalau dengan terorisme lahir BNPT, Narkotika lahir BNN, cyber muncul Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), maka RUU KKS yang terdiri dari 24 pasal ini harus ada badan yang paling bertanggungjawab ketika ada serangan siber tersebut. Apakah BIN, TNI, Kepolisian, dan lain-lain,” pungkasnya.

Kemenhan dan Komisi I DPR RI Sosialisasi Bela Negara

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Nugroho Meidinata