JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo menkritisi pendidikan dari Plt Dirut PLN, Sripeni Inten Cahyani dan juga Menteri ESDM Ignasius Jonan yang memiliki latar pendidikan ekonomi.

Menurutnya, posisi kementerian atau lembaga BUMN, ESDM, dan PLN seharusnya diisi oleh orang yang berlatar pendidikan linier dengan kompetensi di bidangnya.

Baca Juga:   Beberkan Sifat Asli Iriana Jokowi, Ajudannya Bilang, "Kayak Gak Kerja"

PKS Siap Jadi Oposisi Tanpa Gerindra, Ini Kata Fadli Zon

Itjimak Ulama Tolak Pemerintahan Terpilih, Mantan Ketua MK: Tidak Usah Diambil Hati

"Kalau kita lihat dari basic pendidikan beliau (Sripeni), itu sebenarnya dari sisi kompetensi tidak ada. Karena dia pendidikannya adalah sarjana teknik kimia, terus juga S2-nya di akutansi," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta (7/8).

"Nah, terus ditambah lagi yang milih, yang memberikan suatu regulasi di PLN itu adalah menteri ESDM, Jonan. Nah, itu juga Pak Jonan pendidikannya sarjana akutansi. Nah, ini saya enggak ngerti, kok orang-orang yang masuk di situ ekonomi semua. Padahal, pos kementerian atau PLN ini adalah hal-hal yang sangat teknis," imbuhnya.

Dia menilai hal tersebut merupakan bentuk kesalahan dari Presiden Jokowi yang menyetujui pengangkatan jabatan-jabatan direksi di lembaga BUMN, seperti PLN.

Nanas Bisa Turunkan Kolesterol? Yuk Simak Faktanya

"Jadi ini juga bagian dari kesalahan presiden di dalam menentukan suatu jabatan menteri maupun lembaga BUMN tersebut, karena dirut utama PLN itu dipilih oleh BUMN tapi atas persetujuan presiden. Kalau enggak ada persetujuan presiden, enggak bisa," tandasnya.

Wasekjen Gerindra Bahas Posisi Pimpinan MPR, "Kami Juga Tidak Munafik..."

• 1