logo


Kominfo Dukung RUU Keamanan & Ketahanan Siber untuk Lengkapi UU ITE

Berikut ulasannya

7 Agustus 2019 23:35 WIB

Riki Arif Gunawan, Plt Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementrian Kominfo berbbicara pada Diskusi Publik: “Meneropong Arah Kebijakan Keamanan Siber Indonesia” di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (07/08/2019).
Riki Arif Gunawan, Plt Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementrian Kominfo berbbicara pada Diskusi Publik: “Meneropong Arah Kebijakan Keamanan Siber Indonesia” di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (07/08/2019). Doc Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) mendukung untuk pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, terutama untuk pengamanan critical infrastructure dan melengkapi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Riki Arif Gunawan, Plt Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementrian Kominfo mengatakan pada sebuah acara Diskusi Publik: “Meneropong Arah Kebijakan Keamanan Siber Indonesia” di Gedung Perpustakaan Nasional, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, Rabu (07/08/2019), memang diperlukan penjelaskan kepada publik apa beda UU ITE yang telah ada dengan RUU KKS.

“Memang ada istilah yang membingungkan yaitu di UU ITE ada informasi elektronik lalu sekarang kita mengenal siber. Nah ini harus dijelaskan kepada publik mapping-nya seperti apa,” ujarnya.


Jokowi Mania Desak DPR Coret 4 Nama Calon Anggota BPK Ini, Siapa Saja?

Ia menambahkan, meskipun telah ada UU ITE, Kominfo berpendapat ada hal yang yang belum bisa dijalankan dengan sangat baik, yakni pengamanan "critical infrastructure."

“Ini pengamanannya harus jauh lebih baik daripada sekedar pengamanan biasa dibandingkan penyelenggara sistem elektronik. Jadi kita perlu sebuah kriteria yang lebih baik lagi, lebih aman lagi dari sekedar membuat pengamanan yang utuh dan sudah ada di UU ITE,” ujarnya.

Tidak Tumpang Tindih

Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 (UU ITE), diatur mengenai transaksi elektronik, yang mencakup perniagaan elektronik.

Pengaturan tersebut meliputi pembuktian keabsahan dari bukti transaksi elektronik, hak dan kewajiban dari para pihak dalam transaksi elektronik, pengawasan, sanksi, dan hal-hal lainnya.

Sedangkan dalam RUU KKS, yang terdiri dari 77 pasal dan 13 bab, ruang lingkup pengaturan lebih kepada bagaimana negara berupaya untuk mampu melaksanakan keamanan dan ketahanan, dan perlindungan siber di Indonesia, seperti melakukan deteksi, identifikasi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, serta pengendalian pada objek-objek keamanan siber.

Soal Pemadaman Listrik di Jabodetabek, DPR Sarankan Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Halaman: 
Penulis : Raka Kisdiyatma