logo


Soal Pemadaman Listrik di Jabodetabek, DPR Sarankan Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Berikut pernyataan lengkapnya

6 Agustus 2019 21:45 WIB

Petugas PLN meperbaiki jaringan listrik.
Petugas PLN meperbaiki jaringan listrik. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, M. Qurtubi menyebut pemadaman listrik seretak di Jabodetabek dan sebagian wilayah Pulau Jawa telah merugikan masyarakat khususnya industri dan perusahaan.

Menurutnya pemadaman listrik selama 8 jam lebih itu sama sekali tidak mendukung terwujudnya negra maju dan udara yang bersih. Dimana negara maju harus diperkuat industri dan industri butuh jaminan dan keamanan listrik yang kuat.

“Belajar dari pemadaman listrik pada Minggu (4/8) lalu, kita harus mulai berpikir untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Selain aman, bersih,  harganya bersaing dengan batubara, dan akan mendukung kemajuan industri sebagai negara maju,” ujar Kurtubi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7).


Usai Dimarahi Jokowi, Plt Dirut PLN Bilang, "Cukup Tegas"

Politisi NasDem ini mengatakan sebagai negara maju dan kota dengan udara yang bersih, maka listrik akan menjadi andalan. Bukan saja industri tapi juga transportasi massal semua mengarah ke listrik.

“Tapi, kalau listriknya tak mendukung, maka semua akan macet dan perekonomian akan melambat terus di angka 5,2 persen,” sesalnya.

Dalam hal ini, Qurtubi meminta PLN untuk membenahi seluruh transmisi atau SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) yang mendistribusikan listrik ke Jakarta, Jawa Barat dan Banten, agar pemadaman itu tidak terulang lagi.

“Padamnya listrik jika akibat tidak berfungsinya SUTET dengan baik, seharusnya PLN punya cadangan transmisi atau ‘Contingency Plan’. Jadi, yang harus dibenahni infrastruktur transmisinya, yang menjamin keamanan suplai listrik dari Jawa Timur dan Jawa Tengah ke Jabodetabek itu,” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa Komisi VII DPR mendukung investigasi komprehensif dan transparan padamnya listrik tersebut, meski PLN berkomitmen untuk memberikan konpensasi ganti rugi kepada masyarakat.

“Konpensasi sudah jadi komitmen PLN dan tinggal menghitung besarannya saja,” pungkasnya.

Marah ke PLN, Fadli Zon Tegur Jokowi, "Gak Boleh Heran Dong"

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Raka Kisdiyatma