logo


Soal NKRI Syariah dan Sistem Khilafah, PPP: Tidak Boleh Diotak-atik

Konsep menegakkan syariat Islam di Indonesia boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan konstitusi

6 Agustus 2019 15:25 WIB

Sekjen PPP, Arsul Sani.
Sekjen PPP, Arsul Sani. dok. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ijtimak Ulama IV menyerukan untuk membentuk NKRI Syariah berdasarkan Pancasila. Sekjen PPP, Arsul Sani, menyebut tidak boleh ada yang mengubah ideologi dan bentuk negara.

"Tidak boleh diutak-atik. Jadi tidak boleh kemudian ada orang Islam di negara ini yang karena pemahaman keagamaannya lalu ingin mengubah ideologi atau dasar negara kita atau bentuk negara kita. Dari negara kesatuan menjadi misal negara dengan sistem khilafah," ujar Arsul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8).

Menurutnya, konsep menegakkan syariat Islam di Indonesia boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan konstitusi. Arsul lalu mencontohkan PPP yang selalu membawa nilai-nilai keislaman.


Ijtimak Ulama IV Usul NKRI Syariah, Demokrat: Inilah Agenda yang Menunggangi Prabowo

"Kalau bersyariah dimaknai umat Islam punya keinginan untuk memperjuangkan berlakunya syariat Islam melalui proses legislasi ya, boleh saja. PPP sebagai partai Islam kan juga dari dulu memperjuangkan itu dan menjaga legislasi kita agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam," ucapnya.

"Misal dulu ada perdebatan sengit dalam merumuskan UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, PPP sudah ada dan di sana ada perdebatan panjang ketika konsep awalnya dianggap bertentangan dengan Islam," imbuh Arsul.

Jokowi Sebut Mbah Moen Gigih Sampaikan Masalah 'NKRI Harga Mati'

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata