logo


Pemadaman Listrik Massal, Demokrat Sebut Beberapa Menteri Harusnya Mengundurkan Diri

Menurutnya, kejadian ini memang tidak bisa ditoleransi sedikitpun

5 Agustus 2019 13:42 WIB

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean
Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menyebut PT PLN juga tidak ingin ada masalah pada pembangkit listrik hingga membuat pemadaman listrik di sebagian wilayah Pulau Jawa.

"Saya yakin @pln_123 tidak ingin pembangkitnya bermasalah. Apalagi Suralaya yang menjadi tulang punggung sistem kelistrikan Jawa," ujar Ferdinand seperti dilansir dari akun Twitternya, Senin (5/8).

Menurutnya, sistem interkoneksi Jawa sudah siap dan tidak semestinya menyebabkan gangguan separah ini.


Dirut PLN ke Jokowi: Mohon Maaf Pak Prosesnya Lambat

"Tapi padamnya Suralaya td mlm tdk seharusnya mengakibatkan gangguan separah itu bila sistem interkoneksi Jawa siap. Jawa ini kelebihan daya sangat besar," lanjutnya.

Ferdinand menyebut pemadaman listrik massal seharusnya diikuti dengan pengunduran diri dari Menteri BUMN, Rini Soemarno; Menteri ESDM, Ignasius Jonan; Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar; dan Plt Direktur Utama (Dirut) PLN Sripeni Inten Cahyani.

Menurutnya, kejadian ini memang tidak bisa ditoleransi sedikitpun.

"Padamnya listrik td malam di Jawa harusnya di ikuti pengunduran diri Rini Soemarno, Ignasius Djonan, Archandra Tahar dan Sripeni. Meski padamnya listrik tersebut adalah musibah dan tdk diinginkan, tp ini tdk bs ditoleransi sedikitpun. @KementerianESDM @KemenBUMN @pln_123," cuit @FerdinandHaean2.

PLN Beri Kompensasi ke Pelanggan yang Terkena Pemadaman Listrik

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata