logo


Polemik Perpanjangan SKT FPI, DPR Angkat Bicara

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali sendiri menyarankan FPI untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur UU.

1 Agustus 2019 17:06 WIB

Massa FPI di halaman dan Masjid Al-Azhar, Jalan Sisimangaraja, Kebayoran baru
Massa FPI di halaman dan Masjid Al-Azhar, Jalan Sisimangaraja, Kebayoran baru Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Belakangan, perpanjangan izin surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) menuai banyak pro-kontra, khusunya untuk warganet.  

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali sendiri menyarankan FPI untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur UU. Kalau memenuhi persyaratan, Amali yakin izin FPI pasti akan diterbitkan kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo tersebut.

"Saya kira dipenuhi saja syarat-syaratnya. Kalau syaratnya dipenuhi akan diizinkan, kalau tidak dipenuhi (tidak diizinkan)," kata Amali di gedung DPR, Senayan, Jakarta, dikutip dari JPNN, Kamis (1/8).


Soal Drg. Romi, Kepala Staf Kepresidenan Segera Cari Solusi dengan Kemenpan RB

Politikus senior Partai Golkar itu yakin bahwa pemerintah tidak mengistimewakan ormas apa pun. Menurut dia, perlakuan terhadap semua ormas harus sama. "Bahaya kalau sampai buat perbedaan, nanti akan datang orang minta keistimewaan. Jadi, konsistensi pemerintah akan dilihat," jelasnya.

Menurut Amali, pemerintah juga harus menaati ketentuan yang ada di dalam UU Ormas. Kalau syarat itu terpenuhi, maka pemerintah boleh memberikan izin.

"Kalau tidak terpenuhi dan pemerintah memberi izin, maka pemerintah akan dianggap melanggar," katanya

Terciduk KPK, Direktur Angkasa Pura II Langsung Dipecat

Halaman: 
Penulis : Kesdik Bayu