logo


PKB Kritisi Partai Pendukung Oposisi yang Gabung dengan Pemerintah, "Harusnya Tetap Oposisi..."

Berikut ulasannya

1 Agustus 2019 16:55 WIB

Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding. mpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politisi PKB, Abdul Kadir Karding menyebut dunia politik Indonesia sangat dinamis. Hal itu terlihat dari beberapa partai pendukung opisisi yang memilih bergabung ke pemerintah.

Menurutnya partai pendukung oposisi itu seharusnya tetap mempertahankan posisinya bukan malah bergabung ke pemerintah.

“Jadi di dunia politik itu dinamis, dinamisnya bisa jadi kita tidak ingin ada lagi bagi-bagi kekuasaan. Bagi kekuasaan itu sebelum orang nyalon presiden sudah jelas,  bahwa siapa yang mendukung si-A kalau dia menang dia berkuasa dan kalau dia kalah dia tidak bekuasa, harusnya dia oposisi,” ujar Karding di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/8).


Dedi Mulyadi Yakin Internal Golkar Tak Akan Pecah Seperti 2014

Dalam hal ini, Karding menilai hal itu terjadi karena tidak ada peraturan yang jelas tentang oposisi dan koalisi.

“Sayangnya memang kita ini, undang-undangnya sistem ketatanegaraan kita juga memang tidak diatur secara jelas, apa itu oposisi dan apa itu koalisi,” tuturnya.

Menurut Karding, sejak pemerintahan Soeharto lengser memang sudah tidak adalagi tradisi oposisi dan tradisi koalisi.

“Tradisi Kita sejak,  terutama sejak pak Harto lengser,  nggak ada itu tradisi oposisi tradisi koalisi, ada dalam artian fungsional tetapi begini maksud saya,  zaman pak SBY,  itu yang tidak mendukung masuk lagi ke bapak SBY,” tuturnya.

“Zaman pak Jokowi yang tidak mendukung, masuk juga ke pak Jokowi,  jadi artinya emang belum ada tradisi misalnya sejak awal fungsional oposisi, oposisi terus,” pungkasnya.

Golkar Jabar Tak Ingin Gerindra Masuk Koalisi Jokowi - Ma'ruf

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Raka Kisdiyatma
 
×
×