logo


Herman Khaeron Tegaskan RUU Pertahanan untuk Kepentingan Rakyat

Karena itu, jika sekelompok orang menguasai jutaan hektar tanah, maka secara perlahan akan dikurangi. Misalnya dari 120 ribu hektar tambang menjadi 12 ribu hektar.

24 Juli 2019 19:40 WIB

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Panja Revisi Undang-Undang (RUU) Pertanahan DPR RI, Herman Khaeron menegaskan jika RUU Pertahanan bertujuan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Karena itu, jika sekelompok orang menguasai jutaan hektar tanah, maka secara perlahan akan dikurangi. Misalnya dari 120 ribu hektar tambang menjadi 12 ribu hektar.

Menurutnya UU ini sama sekali tidak merubah UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang bersifat generalis. Sebaliknya UU Pertanahan ini lex specialis, yang konsisten untuk keadilan tanah bagi rakyat.

“Ini sejalan dengan munculnya berbagai UU terkait sumber daya alam (SDA), gak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, lingkungan, tata ruang, dan lain-lain, yang mengakibatkan banyak konflik pertanahan. Hanya tidak masuk kehutanan, karena sudah diatur di Kementerian Kehutanan RI,” ujarnya di Jakarta,


Seriusnya Wabup Kebumen Perjuangkan Nasib Guru Tidak Tetap

Dia mengatakan melalui UU ini, pendaftaran tanah diatur melalui satu atap pelayanan administrasi atau sigle land administration. Hal itu, karena masih terjadi kesenjangan atau disparitas kepemilikan tanah yang sangat tinggi.

“Juga untuk menghindari terjadi inflasi tanah melalui pembentukan bank tanah dan mendorong tanah-tanah terlantar menjadi produktif. Mengigat setiap tahunnya 120 hektar tanah terjadi alih fungsi menjadi rumah, kantor, pabrik, jalan, dan lain-lain,” katanya.

Dan, yang terpenting bank tanah ini ke depan untuk menyukupkan penyiapan pangan bagi rakyat Indonesia. Sehingga pangan akan tercukupi tanpa tergantung impor.

“Ada kepastian hukum dimana jika selama 5 tahun tak ada yang menggugat, maka tanah itu menjadi hak milik sekarang,” kata dia.

Dia menjelaskan UU Pertanahan ini terdiri dari 15 Bab, Bab 1 dan Bab 5 mengatur hal-hal subatantif. Sedangkan 10 Bab yang lain hanya sebagai bab pendukung. Seperti sanksi administratif dan sanksi hukum dalam pertanahan.

“Jadi, karena Komisi II DPR optimis, maka saya optimis UU ini akan selesai sekarang,” pungkasnya.

Komisi III DPR Setujui Surat Jokowi soal Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Kesdik Bayu