logo


Tindak Lanjuti Permohonan Kivlan Zen, Mabes TNI Bentuk Tim Bantuan Hukum

Bantuan hukum tersebut adalah hak bagi seluruh anggota keluarga besar TNI termasuk Purnawirawan

22 Juli 2019 15:08 WIB

Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein.
Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) akan membentuk Tim Bantuan Hukum yang akan bekerjasama dengan Tim Penasehat Hukum Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Sisriadi, menuturkan bahwa pembentukan Tim Bantuan Hukum untuk Kivlan Zen berdasarkan tindak lanjut dari Kivlan Zen yang telah mengajukan surat permohonan kepada Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, beberapa waktu lalu.

“Isi dari surat tersebut mengajukan dua permohonan yaitu permohonan penjaminan penangguhan penahanan dan permohonan bantuan hukum bagi Kivlan Zen,” kata Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/7).


Kivlan Zen Bakal Hadiri Sidang Praperadilan dari PN Jaksel Hari Ini

Setelah dilakukan koordinasi dengan Menteri-Menteri Bidang Polhukam, permohonan penjaminan untuk penangguhan penahanan terhadap Kivlan Zen tidak diberikan.  

“Namun demikian, permohonan bantuan hukum akan diberikan,” ucapnya.

Menurutnya, bantuan hukum tersebut adalah hak bagi seluruh anggota keluarga besar TNI termasuk Purnawirawan.

“Hal itu diatur dalam Petunjuk Teknis tentang Bantuan Hukum Pidana yang diatur dalam Keputusan Panglima TNI nomor Kep/1447/XII/2018,” ungkapnya.

Sisriadi mengatakan bahwa bantuan hukum yang diberikan sifatnya advokasi dan pendampingan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

“Artinya, bantuan hukum kepada Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen tidak hanya pada saat Praperadilan saja, namun juga selama proses hukum berlangsung sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap,” ujar Sisriadi.

Kivlan Zen Tak Jadi Hadir di Sidang Perdananya

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata