logo


DPR Desak Pemerintah Segera Ajukan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi

Berikut ulasannya

22 Juli 2019 12:08 WIB

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Dalam Negeri telah memperpanjang hak akses Astra terhadap data kependudukan RI yang telah dilakukan sejak tahun 2017.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan persoalan jaminan perlindungan data pribadi sangat penting untuk dilakukan.

"Warga negara sudah mempercayakan datanya kepada negara, maka negara wajib melindungi data yang dipercayakan tersebut sebagaimana amanat Undang-undang,” ujarnya di Jakarta, Senin (22/7).


Kemenkop UKM: Koperasi yang Sudah Tidak Aktif Akan Segera Dibekukan Badan Hukumnya

Dalam hal ini, Sukamta mendesak pemerintah agar segera mengajukan draft RUU Perlindungan Data Pribadi kepada DPR, pasalnya dia melihat ada celah hukum dalam hal jaminan perlindungan data pribadi warga negara.

Sekretaris Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa soal perlindungan data pribadi sebetulnya sudah diatur, namun belum utuh. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan (adminduk) pasal 58 mengatur bahwa pemanfaatan data kependudukan untuk penggunaan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Demikian juga pasal 79 (1) mengamanatkan bahwa data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasaiaannya oleh negara.

Ini Daftar Pejabat yang Baru Dilantik Kepala BNN

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Raka Kisdiyatma