logo


Kemenkop UKM: Koperasi yang Sudah Tidak Aktif Akan Segera Dibekukan Badan Hukumnya

Berikut ulasannya

19 Juli 2019 16:00 WIB

Sekretaris Kemenkop dan UKM, Prof Rully Indrawan
Sekretaris Kemenkop dan UKM, Prof Rully Indrawan Doc Jitunews

AMBON, JITUNEWS.COM - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM meminta stakeholders di daerah supaya mengusulkan koperasi yang sudah tidak aktif atau mati suri untuk dibekukan badan hukumnya. Langkah pembekukan ini dilakukan tidak terlepas dari upaya menyelaraskan program reformasi total koperasi yang diusung ‎Kemenkop dan UKM.

“Sudahlah kita tidak perlu memaksakan kalau pengurusnya sudah tidak ada, anggotanya sudah pasif maka sebaiknya diusulkan supaya dibekukan badan hukumnya,” ujar Sekretaris Kemenkop dan UKM Prof Rully Indrawan usai menghadiri acara Temu Kader Koperasi Dalam Rangka Hari Koperasi Nasional ke-72 di Kota Ambon, Maluku, Jumat (19/7).

Menurutnya, Kemenkop dan UKM menyediakan sejumlah fasilitas pelatihan guna mendukung tumbuh kembangnya koperasi. Mulai dari pelatihan manajemen SDM berbasis kompetensi bagi pengelola koperasi, pelatihan akuntansi koperasi dan penyusunan laporan keuangan.


Fadli Zon Sindir Pemerintah dengan Kebijakan Presiden Amerika Serikat, "Kebijakan Donald Trump Buat Saya Iri..."

Selain itu, dukungan dalam bentuk permodalan baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), maupun dana bergulir.

“Jadi ada niatan gak sih untuk mengembangkan kembali kita support, kita bantu. Tapi jangan tergantung, karena kalau tergantung selamanya minta bantuan itu gak bagus juga. Nah itu yang perlu kita ubah mindsetnya,” kata Rully.

“Di masa lalu koperasi selalu dininabobokan dengan berbagai fasilitas yang kemudian lahirlah koperasi yang hanya ingin memanfaatkan fasilitas. Saat ini tidak boleh lagi terjadi koperasi itu seperti itu. Itu harus dari gerakan dari bawah, tinggal kurang apa pemerintah siap men-support-nya,” sambungnya.

Rully mengatakan tantangan koperasi dalam era revolusi industri 4.0 tidak hanya dengan mengubah pola bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi semata, tetapi juga pada persoalan mindset, dan perubahan sistem tata kelola.

Menurutnya, koperasi harus melakukan reformasi total terhadap sistem kepranataan yang sudah berjalan selama ini.

“Reformasi total koperasi yang sudah dijalankan dalam rentang waktu lima tahun ini pada dasarnya mendorong koperasi untuk dapat beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi lingkungan yang senantiasa berjalan dinamis,” tukasnya.

DPR Kritisi Langkah Pemerintah Gandeng Traveloka dan Tokopedia dalam Bisnis Umrah Digital

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Raka Kisdiyatma