logo


Antasari Azhar: "Susunan Pimpinan KPK Saat Ini Langgar Undang-undang"

Berikut ulasannya

18 Juli 2019 17:28 WIB

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar.
Mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid II, Antasari Azhar menegaskan bahwa susunan pimpinan KPK saat ini terindikasi melanggar Undang-Undang (UU).

Menurutnya, hal itu terlihat dari Komisioner KPK yang tidak ada satupun penuntut umum dari Jaksa, padahal dalam pasal 21 ayat 5, UU No :30 Tahun 2002 tentang KPK disebutkan bahwa komisioner KPK terdiri dari 5 orang yang harus ada unsur penuntut umum dari Kejaksaan dan unsur penyidik dari Kepolisian.

“Saya jujur. Saya berani mengatakan hari ini, bahwa KPK yang sekarang terindikasi susunannya melanggar Undang-undang,” ujar Antasari didalam diskusi yang bertajuk ‘Mencari pemberantas korupsi yang mumpuni’ di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7).


Komentari Pertemuan Jokowi-Prabowo, Rocky Gerung: Dua-duanya Bak Dealer yang Sedang Cari Keuntungan

“Nah, sekarang saya mau tanya, unsur Jaksa siapa? ada nggak yang berlima itu, berartikan sudah melanggar undang-undang,” imbuhnya.

Lebih lanjut Antasari menyebutkan implikasi dari tidak adanya unsur jaksa di pimpinan KPK berdampak pada legalitas kerja KPK

“Pertanyaan saya adalah, bagaimana jaksa KPK bersidang, tidak ada delegasi wewenang dari pimpinan yang punya latar belakang jaksa, kalau saya katakan itu tidak kredibel, tidak punya legalitas, wah kacau bisa bubar nanti perkara-perkara yang ada” kata dia.

“Jadi jangan lupa harus ada unsur penuntut umum, unsur Polisi walaupun pendapat saya banyak yang menentang, bahwa tidak perlu unsur Jaksa dan Polisi, loh nanti dulu, itu lembaga negara. Di dunia dan di negara manapun itu ada,” pungkasnya

Rocky Gerung Sebut Pertemuan Jokowi-Prabowo Bak Dealer, Andre Rosiade: "Itu Fitnah..."

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Raka Kisdiyatma