logo


Kedaulatan Telekomunikasi Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Informasi Nasional

Penggunaan jaringan publik oleh pemerintah dengan tingkat keamanan yang rendah, mudah sekali menjadi target serangan siber

17 Juli 2019 17:02 WIB

Cyber
Cyber Istimewa

Pengelolaan jaringan khusus ini akan perlahan lahan mengurangi mata rantai ketergantungan pemerintah terhadap jaringan publik dalam hubungan komunikasi antara daerah dan pusat maupun antar Kementerian dan embaga.
Menurut Pengamat Telekomunikasi dan Anggota Mastel, Nonot Harsono, kebutuhan terhadap jaringan yang aman dan mandiri saat ini sangat diperlukan.

“Saat ini pemerintah kan masih menggunakan jaringan publik, untuk berhubungan antar pusat dan daerah, padahal jaringan publik ini terhubung dengan jutaan pengguna lainnya, hal ini sangat rawan,” jelas Nonot, Rabu (17/7).

Harusnya sejak awal didesain dua penyelenggaran jaringan yakni khusus dan umum. Seperti yang terjadi di negara-negara luar. Mereka mendesain jaringan khusus pemerintah dengan memisahkan jaringan infrastuktur telekomunikasinya dengan infrastruktur milik jaringan publik. Jaringan milik pemerintah ini dirahasikan, untuk memastikan keamanannya dari kemungkinan sabotase.


Dirilis Pekan Depan, Skor Benchmark Asus ROG Phone 2 Tembus 11 Ribu Poin

Nah dari adanya FGD yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam, menurut Nonot Harsono urgensi terhadap kebutuhan jaringan khusus, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam forum tersebut terlihat bagaimana lembaga-lembaga negara juga sangat memerlukan. Sebut saja TNI, yang sudah jelas memerlukan jaringan komunikasi dari pusat sampai ke tingkat koramil. Lembaga-lembaga lain juga sangat memerlukan, misalnya Istana Presiden dengan kementerian, gubernur, walikota dan sebagainya.

Indonesia saat ini punya potensi untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi sendiri, karena telah memiliki industri yang mampu menyediakan layanan telekomunikasi maupun infrastrukturnya secara mandiri. Dengan sinergi antara BUMN dengan pihak swasta dalam negeri yang menyediakan jaringan, device dan software yang memiliki tingkat keamanan tinggi, maka dapat digunakan oleh pemerintah ataupun lembaga negara lainnya. Keterlibatan perusahaan dalam negeri baik BUMN maupun swasta yang memiliki kemampuan untuk merekayasa industri mutlak diperlukan untuk menjamin keamanan jaringan.

Adanya perusahaan baik BUMN maupun Swasta yang memiliki kemampuan merancang dan mengembangkan serta memiliki teknologi untuk membangun system komunikasi jaringan aman dan mandiri. Bahkan mampu membuat protocol dan system enkripsi buatan sendiri ( dalam negeri ). Sangat dibutuhkan oleh pemerintah, untuk mewujudkan jaringan telekomunikasi khusus. Sehingga Indonesia, ke depannya mampu mengantisipasi serangan siber yang terus meluas dan berdampak kepada bidang bidang politik, pertahanan, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan nasional.

Akhirnya Samsung Galaxy A80 Tiba di Pasar Tanah Air, Berapa Harganya?

Halaman: 
Penulis : Denys, Aurora Denata