logo


Kedaulatan Telekomunikasi Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Informasi Nasional

Penggunaan jaringan publik oleh pemerintah dengan tingkat keamanan yang rendah, mudah sekali menjadi target serangan siber

17 Juli 2019 17:02 WIB

Cyber
Cyber Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Merebaknya serangan terhadap jaringan internet milik pemerintah dan munculnya berbagai kasus penyadapan terhadap pejabat negara, membuat kebutuhan terhadap penyelenggaran jaringan yang aman sangat diperlukan. Data menunjukan bahwa, pada tahun 2018 terjadi 12,8 juta serangan siber di Indonesia dengan target paling banyak domain go.id, ac.id, co.id.

Penggunaan jaringan publik oleh pemerintah dengan tingkat keamanan yang rendah, mudah sekali menjadi target serangan siber. Apalagi system platform data yang digunakan milik pemerintah juga sangat bervariasi, tidak terstandarisasi, dan tidak terintegrasi dengan baik antar lembaga sehingga membuat potensi serangan siber semakin melebar. Hampir semua perangkat telekomunikasi asing ditemukan adanya backdoor dan software yang bisa melaporkan secara realtime kepada pihak lain.

Kondisi tersebut tentunya tidak bisa dibiarkan, karena Indonesia sangat rentan dengan keamanan informasi milik negara. Hal itulah yang menjadi bahasan utama dalam Forum Group Disccusion (FGD) Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, dengan tema “Merevival Kedaulatan Telekomunikasi Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Informasi Nasional”, yang diselenggarakan di Jogyakarta, 27 Juni 2019.


Bersinergi, Huawei da Shan Hai Map Kenalkan Huawei Cloud di Indonesia

FGD tersebut diikuti oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika TNI, Bappenas, Telkom, Industri dalam negeri (PT. Hariff DTE dan PT Inti), serta kalangan akademisi dan lembaga Independen.

Dari hasil FGD tersebut, maka yang dibutuhkan saat ini adalah adanya jaringan khusus yang aman dari semua potensi serangan untuk digunakan penyelenggara negara, baik pemerintah maupun unsur Pertahanan dan Keamanan ( TNI dan Polri).

Peran pemerintah selaku regulator sudah membuat Perpres Nomor 95/2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ( SPBE), dimana Pemerintah perlu segera menetapkan kebijakan afirmatif yang meliputi tahapan rancang bangun jaringan, peralatan, platform dan aplikasi, yang harus dibuat dan dikuasai oleh industri dan tenaga ahli dalam negeri untuk menjamin keamanan Nasional. Dengan system enkripsi yang dibuat sendiri, maka Indonesia akan mampu mengantisipasi dan mengurangi berbagai macam bentuk serangan siber.

Penyelenggaran telekomunikasi khusus juga akan mampu menjamin terciptanya keamanan informasi pada jaringan (network) telekomunikasi, peralatan komunikasi (devices) dan aplikasi (sotfware application) yang dikelola dan diintegrasikan dalam satu system integrasi jaringan telekomunikasi khusus pemerintah, pemusatan data digital pemerintah, dan dikelola oleh operator telekomunikasi pemerintah. Sehingga tercipta ekosistem telekomunikasi yang aman dan hanya digunakan oleh para penyelenggara negara.

Dirilis Pekan Depan, Skor Benchmark Asus ROG Phone 2 Tembus 11 Ribu Poin

Halaman: 
Penulis : Denys, Aurora Denata