logo


Ini Keunggulan Kalsel Bila Ditunjuk Jadi Ibukota Baru

Kementerian PPN/Bappenas masih dalam proses merampungkan kajian

15 Juli 2019 14:33 WIB

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor Ist

BANJARBARU, JITUNEWS.COM Kementerian PPN/Bappenas menggelar Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN): Kalimantan untuk Indonesia yang mengangkat tema “Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable” di Novotel Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/7).

Dialog ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terkait kesiapan Kalimantan Selatan menjadi salah satu calon lokasi IKN, selain Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, dilihat dari perspektif lingkungan hidup serta perspektif sosial dan budaya. Hadir menjadi pembicara utama adalah Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

Selain itu, bertindak sebagai pembahas dalam talkshow adalah Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto Hadi, Menteri Lingkungan Hidup (2009-2011) dan Menteri Riset dan Teknologi (2011-2014) Gusti Muhammad Hatta, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat Taufik Arbain, dan moderator Hendricus Andy Simarmata.


Hore! Harga BBM di Pedalaman Kalsel Kini Seperti di Jawa

“Pemindahan ibu kota sudah pasti akan di Kalimantan. Di mana pun ibu kota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan. Ini adalah seri Dialog Ibu Kota Negara untuk tiga lokasi di Kalimantan. Setelah dari sini, kami akan ke Palangkaraya dan Balikpapan. Ibu kota dipindahkan ke tengah agar Indonesia-sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. Itulah mengapa Kalimantan menjadi pilihan, selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana. Pemindahan ibu kota negara akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, juga mendorong perdagangan antar wilayah Indonesia,” jelas Deputi Rudy.

Berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kabinet pada 29 April 2019, Presiden RI memberi arahan untuk memilih alternatif ketiga, yaitu ke luar Jawa dan harus berada di tengah NKRI untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi serta harus dapat mendorong pemerataan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia.

Kriteria penentuan lokasi yang digunakan adalah lokasi strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia; tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi; lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut; Tersedia sumber daya air cukup dan bebas pencemaran lingkungan; dekat dengan kota existing yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur; potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang; memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Hingga saat ini, Kementerian PPN/Bappenas masih dalam proses merampungkan kajian untuk menentukan lokasi pasti pemindahan IKN. Presiden RI Joko Widodo akan mengumumkan lokasi terpilih pada tahun ini.

“Kalimantan Selatan adalah salah satu alternatif dari ibu kota negara. Kalimantan Selatan berada di posisi sentral. Kalimantan Selatan juga berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sekitar Selat Makassar. Lebih luar biasa lagi, kita bebas dari gempa bumi dan gunung api. Secara infrastruktur dan daya dukung untuk ibu kota baru, kita punya lima bandara. Kita juga punya wilayah yang bisa dijadikan pelabuhan samudra, yaitu Pelabuhan Samudera Batu Licin, Pelabuhan Nasional Trisakti, Pelabuhan Stagen, dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih. Kesiapan infrastruktur lainnya adalah trase kereta api dan jalan bebas hambatan. Kita berharap ada konektivitas perkeretaapian di Kalimantan,” jelas Gubernur Sahbirin Noor.

Keunggulan lainnya adalah berada tepat di tengah wilayah Indonesia, berada dalam cakupan pelayanan jalan nasional, 70 persen wilayah deliniasi tergolong ke dalam kerawanan rendah terhadap bencana banjir, dan secara historis tidak pernah terjadi konflik sosial.

“Gubernur Kalimantan Selatan sering mengatakan, di mana pun IKN dipilih selama di Kalimantan, tetap mendapat manfaat. Terutama dari sisi ekonomi. Misalnya kita menjadi penyedia beras untuk IKN, menjadi lahan untuk lumbung padi nasional. Kalau ibu kota nanti ada, kita bisa jualan. Kedua, orang Banjar ini tipe pejuang, di mana ada ibu kota, orang Banjar akan ‘menyerang’ ke situ, berjualan dan berdagang. Saya tidak melihat kerugian di sini,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan Nurul Fajar Desira.

Jika Ibukota di Kalsel, Gubernur Janjikan Panorama Pegunungan Meratus dan Keindahan Pantai dari Kejauhan

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan