logo


Prabowo Sandi Gugat ke MA, Kuasa Hukum: Walau Langit Runtuh, Keadilan Harus Ditegakkan

Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Nicholay Aprilindo menyebutkan alasan mengapa Prabowo-Sandi kembali mengajukan permohonan pelanggaran TSM.

11 Juli 2019 14:08 WIB

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, saat menghadiri Simpsium Mengungkap Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5).
Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, saat menghadiri Simpsium Mengungkap Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5). ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Prabowo Subianto bersama Sandiaga Uno kembali mengajukan Permohonan Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ke Mahkamah Agung. Permohonan tersebut diterima MA pada 3 Juli 2019 dan teregister dengan nomor perkara No. 2 P/PAP/2019.

Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Nicholay Aprilindo menyebutkan alasan mengapa Prabowo-Sandi kembali mengajukan permohonan pelanggaran TSM. Padahal, sebelumnya, kubu Prabowo-Sandi sudah mengajukan permohonan pelanggaran TSM ke MA dengan nomor perkara No. 1 P/PAP/2019.

Baca juga: Minta Jokowi untuk Diam, Fahri Hamzah: Dalam Sanubari.....


Rekonsiliasi Minta Rizieq Dipulangkan, Puan Maharani: Orang Pergi Sendiri

Nicholay mengatakan, MA memang sudah memutuskan permohonan No. 1 P/PAP/2019 dengan amar putusan menyatakan permohonan itu tidak diterima NO (Niet Ontvankelijk Verklaard). Pasalnya, adanya cacat formil yaitu legal standing dari pemohonnya, yakni Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais.

"Putusan MA pada Permohonan No. 1 P/PAP/2019 tersebut bukanlah ditolak seperti yang selama ini beredar dalam pemberitaan, namun permohonan tersebut NO atau tidak diterima dikarenakan adanya cacat formil dan atau kekurangan syarat formil secara yuridis yaitu masalah legal standing Pemohon," ujar Nicholay dalam keterangan yang dilansir dari Beritasatu.com, Kamis (11/7).

Karena itu, kata Nicholay, pihaknya kemudian mengajukan lagi permohonan pelanggaran TSM dengan pemohonnya adalah Principal, yakni Prabowo-Sandi. Dia menegaskan, permohonan tersebut bukan Kasasi, namun merupakan permohonan kepada MA untuk memeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) secara TSM Pilpres atas Putusan Pendahuluan Bawaslu Nomor : No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019.

"Perlu kami sampaikan bahwa dasar hukum pengajuan PAP tersebut adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagaimana telah kami uraikan didalam Permohonan PAP kami pada MA sehingga tidak bisa dikatakan Permohonan tersebut kadaluarsa dan atau lewat waktu," tandas dia.

Permohonan dari Prabowo-Sandi ke MA ini adalah menindak lanjuti upaya hukum terhadap laporan TSM terdahulu yang diajukan oleh Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais, terhadap Putusan Pendahuluan Bawaslu RI No.No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 dan Permohonan PAP kepada Mahkamah Agung RI yang diajukan oleh Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 P/PAP/2019 tertanggal 26 Juni 2019.

"Jadi, kami melakukan ini demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan yang merupakan hak setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walau langit runtuh, hukum dan keadilan harus ditegakkan," pungkas dia.

Bela Baiq Nuril, Rieke Diah Pitaloka: Jika Kejaksaan Agung Melakukan Eksekusi Kepada Ibu Baiq Nuril, Maka...

Halaman: 
Penulis : Kesdik Bayu