logo


Mendagri Buka Suara Soal Rencana Legalitas Poligami di Aceh, "Ini Menyangkut Berbagai Akses"

"Iya, ini pendapat saya lho ya"

9 Juli 2019 09:06 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo.
Mendagri Tjahjo Kumolo. setkab.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menanggapi rencana Dewan Perwaklan Rakyat Aceh (DPRA) yang akan melegalkan poligami di Aceh.

Tjahjo meminta pemerintah Aceh untuk melakukan konsulitas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.

Baca Juga: Warna Motormu Mulai Kusam? Tenang, Simak Tips Jitu Ini Agar Motormu Kembali Mengkilap


Soal Legalitas Poligami di Aceh, FPI Aceh Dukung, "Bupati Minim Punya 3 Istri, DPRA 3, DPR..."

Kamu Mau Beli Mobil Bekas? Jangan Sampai Tertipu, Ini Tanda Mobil Bekas Tabrakan

"Ya apapun setiap daerah untuk menyusun perda, termasuk Aceh kan masih ada dua termasuk soal bendera juga kan tetap dikonsultasikan dengan pusat. Iya (termasuk qanun poligami)," ucap Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta (8/7).

Pada kesempatan itu pula, ia juga menyinggung persoalan akta kelahiran. Di mana pada tahun 2014 hanya 31 persen saja yang memiliki akta kelahiran. Tetapi, saat ini naik menjadi 91 persen.

"Ternyata mayoritas orang yang tidak mengusulkan anaknya punya akta kelahiran karena faktor nikah siri. Nah, nikah sirih kan di KUA kan tidak ada. Istilahnya kan tidak terdaftar. Dengan kami memperbolehkan nikah yang tidak terdaftar mengajukan akta kelahiran buat anaknya sepanjang disebutkan siapa suaminya, wah terrnyata melimpah sekali. Sekarang sudah mencapai 91 persen. Bagi kami intinya, jangan dideclare to," imbuhnya.

Kerjasama dengan Gojek, Kemenkop UKM Gelar Pelatihan Digital Marketing 'Go-Nusantara'

"Iya, ini pendapat saya lho ya. Saya nggak tahu argumentasi teman-teman di Aceh apa. Tapi, jangan dideclare karena ini menyangkut berbagai akses," pungkasnya.

ACEH : Isu Poligami Dilegalkan, Konser Base Jam Dibubarkan.

Halaman: 
Penulis : Nugroho Meidinata