logo


Kelompok yang Dukung Pemerintah Sebesar 78 Persen, Pakar Hukum Tata Negara: Memperlihatkan Kondisi Demokrasi yang Tak Sehat

Berikut ulasannya

2 Juli 2019 00:31 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Prof. Juanda
Pakar Hukum Tata Negara Prof. Juanda Doc Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Juanda mengatakan dalam Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dikenal istilah oposisi.

Menurutnya yang ada adalah fungsi oposisi, sebagai kelompok penyeimbang pemerintah.

Dan itu dilakukan oleh partai di luar penguasa, beserta civil society.


Diajak Jokowi Bangun Negara, Ini Jawaban Sandiaga

“Ada gejala, kelompok penyeimbang ini akan semakin kecil setelah beberapa partai Koalisi Adil Makmur menyeberang. Kondisi seperti ini sebenarnya patut disayangkan, karena kekuasaan yang menumpuk dalam satu tangan namanya tirani,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/7).

7 Kata-kata Mutiara Jokowi Terbaru! Salah Satunya Tentang Perang...

Dia menilai kalau benar kelompok penyeimbang, itu hanya dilakukan PKS dan Gerindra atau sebesar 22 persen. Menurutnya hal itu kurang efektif, karena jumlah kelompok pendukung pemerintah sangat besar mencapai 78 persen.

Dalam hal ini, Juanda berhadap partai-partai yang mendukung Prabowo-Sandi tetap pada posisinya sebagai penyeimbang pemerintah.

Sempat Bikin Was-was, MU Putuskan untuk Perpanjang Kontrak Pemain Ini

“Ini memperlihatkan kondisi demokrasi yang tidak sehat, sekaligus menunjukkan bahwa elit politik belum menunjukkan sikap konsisten dalam mengambil pilihan politik. Padahal, kalau Partai yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur eksis seperti dukungannya pada pemilu, hal itu akan menyehatkan demokrasi kita. Tetapi, kalau oposisi itu hanya diisi oleh PKS, itu akan menjadi modal sosial yang besar bagi PKS pada pemilu 2024”, pungkasnya.

Akui Kemenangan Jokowi-Ma'ruf, Mardani Ali Sera: Saya Pribadi Oposisi Kritis

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Raka Kisdiyatma