logo


Guna Mengulang Kesuksesan 20 Tahun Lalu, Golkar Akan Adakan Rapimnas Tahun Ini

“Golkar harus menjadi kekuatan utama demokrasi di Indonesia"

28 Juni 2019 16:56 WIB

Ilustrasi Partai Golkar.
Ilustrasi Partai Golkar. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Partai Golkar dalam waktu yang tidak lama lagi akan mengadakan Munas di akhir tahun 2019. Munas tersebut akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang.

Poitisi Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengatakan pelaksanaan Munas di bulan Desember harus didahului Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar Agustus-September.

Baca Juga: Waduh, Ternyata Bensin di Dalam Tangki Bisa Basi Lho, Berbahayakah?


Didorong Jadi Ketum Golkar, Bamsoet: Jujur, Saya Belum Berpikir ke Arah Sana

Menurutnya Rapimnas diperlukan untuk membahas sejumlah persoalan Golkar, seperti penurunan jumlah kursi di DPR dan membahas syarat-syarat calon ketua umum berikutnya, yang mampu menjadikan Golkar pemenang di Pemilu 2024.

“Golkar harus mengulang kesuksesan 20 tahun lalu, di tahun 2004 di masa kepemimpinan Akbar Tanjung Golkar jadi pemenang dengan jumlah 128 kursi di DPR, Pileg lalu hanya dapat 85 kursi, turun dari 91 kursi, sebelumnya ketua umum menargetkan bisa dapat 110 kursi,” tutur Ridwan di Jakarta, Jumat (28/6).

Dia mengatakan salah satu potensi yang bisa digerakkan adalah mamanfaatkan bonus demografi. Caranya adalah Golkar harus menjadi partai modern, terbuka, mandiri, setiap kebijakannya harus mengedepankan cek dan ricek, khususnya di era maraknya hoaks.

Gelar Aksi Lagi, PA 212 Mengadu ke Komnas HAM Soal Korban Aksi 21-22 Mei

Tidak hanya itu, Golkar kata dia, juga harus memanfaatkan bonus demografi, dengan menjadi partainya kelompok millenial, serta memanfaatkan Revolusi Industri 4.0, yang tidak lepas dari peran kecanggihan teknologi informasi.

“Golkar harus menjadi kekuatan utama demokrasi di Indonesia. Kalau partai tidak dibenahi, maka demokrasi akan runtuh. Partai harus kuat secara kelembagaan, tidak boleh dikelola secara kekeluargaan, atau secara konvensional dan tradisional, pemerintah harus juga memperkuat partai, contohnya anggarannya harus disiapkan agar partai tidak mencari dana ilegal,” ungkapnya.

Anggota DPR RI ini juga menegaskan, rekomendasi syarat calon ketua umum yang akan dipilih di Munas, harus bersih dari kasus hukum, agar tidak mengulang kasus Setya Novanto yang diturunkan di tengah jalan akibat tersangkut kasus korupsi E-KTP.

Apakah Kamu Sadar? Asteroid Ini Baru Saja Melintas di Dekat Bumi Lho

Selain ketua umum, Sekjen Golkar Idrus Marham juga tersangkut kasus korupsi. Menurutnya, hingga saat ini baru dua calon ketua umum yang serius untuk maju mencalonkan diri, yakni ketua umum incumbent Airlangga, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

“Ketua umum adalah figur partai yang tidak boleh mengulang kejadian sebelumnya, yang bermasalah hukum, setiap yang terindikasi tidak boleh ditempatkan di etalase, harus memenuhi syarat PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela), jangan kader yang cacat,” pungkasnya.

Soal Sosok Ketum Golkar Baru, Pengamat: Kalau Targetnya Jabatan Menteri, Pasti Ketumnya…

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Nugroho Meidinata