logo


MK Ungkap Perbedaan Wewenang MK dan Bawaslu

Apa perbedaannya?

27 Juni 2019 15:41 WIB

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) / Sidang Sengketa Pilpres 2019
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) / Sidang Sengketa Pilpres 2019 iNews.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Hari ini, Kamis (27/6), Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pelanggaran administratif dalam pemilu merupakan wewenang Bawaslu RI.

"Bahwa dalam Perbawaslu (Peraturan Bawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 telah diatur apa yang menjadi objek pelanggaran administratif TSM," tegas Hakim Konstitusi, Manahan MP Sitompul, pada sidang sengketa Pilpres 2019 di Dedung MK, seperti dilansir detik.com.

Baca juga: Tolak Gugatan BPN Prabowo-Sandi, MA: Kami Tidak Berwenang...


Prabowo Minta Pendukung Tak Lakukan Aksi, Demokrat Duga Ada Kelompok Numpang 02

MK pun menyatakan sumber kewenangan tersebut adalah Pasal 20 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, yang berbunyi:

Menyatakan objek pelanggaran administratif pemilu TSM terdiri atas:
a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan/atau

b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Berbeda dari Bawaslu, wewenang MK adalah memutuskan perselisihan hasil penghitungan suara.

"Berdasarkan pertimbangan di atas telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu," tutupnya.

Tolak Gugatan BPN Prabowo-Sandi, MA: Kami Tidak Berwenang...

Halaman: 
Penulis : De Sukmono