logo


Jubir BPN: MK Tak Boleh Punya Paradigma Seperti Mahkamah Kalkulator

BPN melalui tim hukumnya telah membuktikan secara saintifik dan empirik adanya dugaan DPT siluman

24 Juni 2019 15:53 WIB

Dahnil Anzar Simanjutak
Dahnil Anzar Simanjutak BeritaSatu

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, dalam proses Pemilu 2019 terdapat fakta pemufakatan curang yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dari hulu hingga hilir.

"Kami melihat ini ada permufakatan curang yang TSM mulai dari hulu sampai hilir. Kami gunakan pendekatan piramida. Piramida yang paling dasar dan kuat namanya pasal 22 huruf (e) dari konstitusi dasar. Yaitu yang mengatakan pemilu harus jurdil (jujur dan adil)," ujar Dahnil, di Jakarta, Senin (24/6).

Dia menambahkan, dasar gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh tim hukum Prabowo-Sandi yang dipimpin Bambang Widjojanto (BW) adalah pembuktian adanya dugaan Pemilu tidak dilaksanakan secara jurdil.


PDIP: Seandainya Hakim MK Taat Aturan Formil, Justru Pemohon Bisa Buat Alasan...

"Makanya MK tidak boleh punya paradigma sebagai mahkamah kalkulator. Tapi Mahkamah Konstitusi yang sesungguhnya. Makanya pradigmanya harus yang konstitusional, substantif. Piramida dasarnya kita menggugat kejujuran dan keadilan yang absen," tuturnya.

Bagian dari piramida selanjutnya adalah dugaan kecurangan yang TSM yang menurut Dahnil telah sukses dibuktikan oleh tim hukum dalam persidangan. Dimana, salah satunya adalah Training of Trainer (ToT) yang dilakukan kubu 01.

“Dalam training saksi 01 itu ada statement pengajaran yang menunjukkan ada pemufakatan curang," katanya.

Soal Sosok Ketum Golkar Baru, Pengamat: Kalau Targetnya Jabatan Menteri, Pasti Ketumnya…

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Raka Kisdiyatma
 
×
×