logo


Revisi PP Tak Direspon Jokowi, Jonan: Kami Sudah Mengajukan 8 Bulan Lalu…

Menurut Jonan, revisi PP 23 Tahun 2010 termasuk pokok bahasan dalam surat Pimpinan KPK yang diberikan kepada Presiden Jokowi.

21 Juni 2019 10:42 WIB

Menteri ESDM, Ignasius Jonan.
Menteri ESDM, Ignasius Jonan. setkab.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan, mengaku, sudah menyodorkan draf revisi keenam PP Nomor 23 Tahun 2010 ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi), 8 bulan lalu.

Namun, keluh Jonan, sampai dengan sekarang belum ada perkembangan alias belum direspon Jokowi.

"Kami sudah mengajukan (draf) adanya perubahan adendum atau revisi PP no 23 tahun 2010 in revisi keenam, sejak kira-kira hampir 8-9 bulan lalu, kurang dari setahun sampai sekarang persetujuan dari Bapak Presiden belum kami terima terhadap perubahan itu," beber Jonan, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/6).


RAPBN KESDM Tahun 2020, Jonan: Sekarang Sudah Naik, dan Tidak Tanggung-tanggung…

Menurut Jonan, revisi PP 23 Tahun 2010 termasuk pokok bahasan dalam surat Pimpinan KPK yang diberikan kepada Presiden Jokowi.

Adapun, salah satu pokok revisi PP 23/2010 adalah tentang perpanjang izin dan peralihan status dari PKP2B menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Surat dari Ketua KPK ke presiden yang menyatakan bahwa revisi nantinya atau amandemen PP 23/2010 pada intinya wajib mengacu pada UU minerba No 4 tahun 2009," kata Jonan.

Adapun, dampak dari molornya revisi ini adalah pembatalan perpanjangan izin pertambangan pasa PT Tanito Harum. Sebelumnya, pada Januari lalu Tanito Harum telah memperoleh perpanjangan IUPK selama 20 tahun yang berlaku hingga 2039.

Tanito Harum adalah salah satu pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I. PKP2B Tanito Harum telah habis masa berlakunya pada 14 Januari 2019.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 23/2010), perpanjangan untuk pemegang PKP2B akan diberikan dalam bentuk IUPK.

"Akibat dari pada itu, PKP2B atas nama PT Tanito Harum itu tidak ada, jadi kami sudah pernah terbitkan (perpanjangan operasi) dan kami batalkan atas permintaan KPK," tuntas Jonan.

Menteri ESDM: Subsidi Listrik Turun, Tapi Ada Satu Catatan..

Halaman: 
Penulis : Riana