logo


Mantan Penasihat KPK Tuntut MK Diskualifikasi 01, "Bagaimana dalam Waktu Hitungan Hari Bertambah 13 M"

"Kita beri dukungan kepada Mahkamah Konstitusi agar mereka berani independen jujur profesional"

18 Juni 2019 17:42 WIB

Gedung Mahkamah Konstitusi.
Gedung Mahkamah Konstitusi. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menggunakan nuraninya untuk membaca dan memutuskan dengan seadil-adilnya dalam sidang sengketa pilpres 2019.

"Hari ini kita datang secara tertib bermoral berakhlak jangan tergoda dengan provokasi  tapi kita beri dukungan kepada Mahkamah Konstitusi agar mereka berani independen jujur profesional dalam mengambil keputusan,” ujarnya saat berorasi di aksi kawal sidang sengketa hasil pilpres 2019 di kawasan Bunderan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (18/6).

Baca Juga: Gelar Aksi Kawal Sidang Sengketa Pilpres, Alumni UI: Supaya Indonesia Tidak Pecah


Soal Aksi Massa di MK, Wiranto Justru Percaya Prabowo, "Mari Kita Berpikir Rasional"

Dia juga meminta MK untuk mendiskualifikasi Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

Menurutnya hal itu didasari atas pelanggaran yang ditemukan BPN Prabowo -Sandi soal jabatan Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas di BNI Syariah dan Mandiri Syariah serta temuan soal laporan harta kekayaan.

"Jika ada pejabat maju jadi capres-cawapres yang tidak meletakkan jabatannya di BUMN atau anak BUMN maka itu melanggar peraturan dengan demikian wajar kalau didiskualifikasi," tuturnya.

KPU Persoalkan Bukti Link Berita, BW Bilang, "Sama Juga Dia Nggak Mengakui Media Dong"

Kekayaan Jokowi yang mendadak naik dratis pasca melaporkan ke KPK juga menjadi sorotan Abdullah.

Dia menanyakan bagaimana mungkin kekayaan itu bisa langsung mendadak bertambah 13 miliar hanya dalam hitungan hari.

"Bagaimana dalam waktu hitungan hari bertambah 13 miliar oleh presiden, sementara laporan harta kekayaan ke KPK hanya sekian miliar, hanya 13 hari bertambah 13 miliar dari mana uang itu harus dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

KPU Persoalkan Bukti Link Berita, BW Bilang, "Sama Juga Dia Nggak Mengakui Media Dong"

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Nugroho Meidinata