logo


BPN Persoalkan Kenaikan Gaji PNS, Demokrat Sebut Gerindra Harusnya Menolak saat Penganggaran

Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga menyinggung mengenai kenaikan gaji PNS menjelang Pemilu 2019

15 Juni 2019 17:28 WIB

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean
Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), menyinggung mengenai kenaikan gaji PNS menjelang Pemilu 2019. Menurut BW, hal itu adalah bentuk kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Menurut Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Demokrat, Ferdinand Hutahaean, ketika penganggaran di DPR harusnya Gerindra menolak kenaikan ini.

"Mestinya dulu saat penganggaran di DPR, kenaikan ini harus ditolak Gerindra," ujar Ferdinand seperti dikutip Jitunews dari akun Twitternya, Sabtu (15/6).


Mengaku Pesimis, Ferdinand: Dalil yang Disampaikan Pengacara Prabowo-Sandi Sangat Lemah

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam persidangan perdana sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyinggung soal kenaikan gaji PNS jelang pilpres yang merupakan bentuk kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

BPN Persoalkan Kenaikan Gaji PNS ke MK, TKN Jawab, "Semata-mata untuk Tingkatkan Kesejahteraan Mereka"

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata