logo


Singgung Kenaikan Gaji PNS di Sidang MK, BW Bilang, "Menguntungkan Paslon 01"

"Kebijakan ini bukan jangka panjang tapi jangka pendek pragmatis"

14 Juni 2019 16:19 WIB

Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Dalam persidangan perdana sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyinggung soal kenaikan gaji PNS jelang pilpres yang merupakan bentuk kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"(Menaikkan gaji) menguntungkan pasangan nomor urut 01, merugikan pasangan nomor urut 02. Bentuk kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)," ujar BW (14/6).

Baca Juga: Tidak Terima Prabowo-Sandi Dituduh Tak Hargai MK, BW Bilang, "Bukan Tidak Menghargai...."


Tak Hanya dari Ormas, Massa Aksi Damai di Depan Gedung MK juga Berasal dari...

Persoalkan Sumbangan Jokowi, BPN Bilang, "Apakah dalam 13 Hari Saja, Harta Jokowi Bertambah 13 Miliar?"

Ia menilai kebijakan kenaikan gaji PNS ini memiliki tujuan jangka pendek yang ingin memengaruhi PNS dan keluarganya.

"Kebijakan ini bukan jangka panjang tapi jangka pendek pragmatis bertujuan memengaruhi penerima manfaat, PNS dan keluarga, demi pilpres," sambungnya.

Ia menilai hal tersebut telah melanggar Pasal 282 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye," bunyi pasal 282.

Tidak Terima Prabowo-Sandi Dituduh Tak Hargai MK, BW Bilang, "Bukan Tidak Menghargai...."

Halaman: 
Penulis : Nugroho Meidinata
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex