logo


KPU Sebut Gugatan Kubu Prabowo Salah Alamat, PSI: Salah Alamat atau Salah Pikir?

KPU menyebut gugatan tim hukum Prabowo-Sandiaga salah alamat jika ditulis di permohonan gugatan kepada MK

14 Juni 2019 07:30 WIB

Sekjen PSI Raja Juli Antoni
Sekjen PSI Raja Juli Antoni net

Pramono menyebut gugatan tersebut salah alamat jika ditulis di permohonan gugatan kepada MK.

"Menurut saya itu bukan kewenangan MK. Kalau soal kode etik itu adalah kewenangan DKPP dan selama ini tidak ada laporan soal pelanggaran kode etik selama proses penyelenggaraan pemilu," ujar Pramono Ubaid di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

"Menurut saya mengajukan petitum ke MK untuk nonaktifkan KPU, berhentikan KPU ya agak salah alamat. Sebab, itu bukan kewenangan MK, tetapi kewenangan DKPP," tegas Pramono.


Ditawari Gabung ke Jokowi-Ma'ruf, Gerindra Bilang, "Kami Maklumi, Itu Hak Beliau"

Diketahui, dalam salah satu petitum permohonan gugatan perbaikan tim hukum 02 terdapat permohonan untuk memberhentikan komisioner KPU.

"Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang, untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU," demikian dalil gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga.

Minta Pendukung 01 dan 02 Tidak Datang ke MK, TKN: Tidak Usah Memberikan Kegaduhan

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata