logo


Amanah UU No 18 Tahun 2017, Pekerja Migran Indonesia Harus Lebih Profesional

Pemerintah sudah mengubah paradigma tentang PMI, perlahan tapi pasti ke arah yang lebih baik.

13 Juni 2019 12:45 WIB

Sekretaris Utama BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak, menjadi narasumber dialog interaktif di Bandung TV
Sekretaris Utama BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak, menjadi narasumber dialog interaktif di Bandung TV BNP2TKI

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui Biro Hukum dan Humas telah melakukan kegiatan Diseminasi Informasi di Media Elektronik untuk Televisi di Bandung TV pada Rabu (22/5) lalu. Sebelumnya, BNP2TKI juga telah melakukan Media Elektronik untuk Radio dan Televisi di Serang dan Semarang.

Dalam Dialog Interaktif di Bandung TV, Sekretaris Utama BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak, menjadi narasumber dengan tema dialog 'Peran Pemerintah Daerah dan Swasta dalam Pengelolaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia'.

Dalam dialog, Tatang Razak mengatakan bahwa ada tiga katagori PMI, yaitu, Profesional, Midle dan Low level. Untuk yang low level ini yang sering menjadi isu besar seperti PHK, gaji tidak dibayar, kasus hukum, dan lain-lain.


Kepala BNP2TKI: Jangan Lagi Simpan Marah ataupun Benci Diantara Kita…

Tatang Razak juga menyebutkan, Pemerintah sudah mengubah paradigma tentang PMI, perlahan tapi pasti ke arah yang lebih baik. Dengan perubahan fundamental Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI di Luar Negeri.

“Saya ingin ada keterbukaan, dinamika nasional berubah sangat dinamis baik pemerintah, legislatif, semua bisa berdampak positif. Dengan perubahan UU No 18 Tahun 2017, ini adalah momentum untuk badan baru. BNP2TKI akan berakhir dan akan terjadi perubahan fundamental, tentunya ini harus didukungan para pemangku kepentingan," beber Tatang.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, peran pemerintah daerah hingga desa lebih dilibatkan dalam memberikan dan menyediakan pelatihan bagi calon Pekerja Migran Indonesia. Memberikan pengawasan dan perlindungan menyeluruh bagi PMI dan Keluarganya, jelas Tatang Razak.

Juga dikatakan PMI harus menjadi lebih profesional karena berpotensi menjadi aset negara. Sebagai amanah UU No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran yang hanya dianggap sebagai liabilitas harus diubah menjadi aset negara.

Lebih lanjut, Tatang menyebutkan, dengan badan baru nanti, tidak ada PMI informal yang bekerja di kelapa sawit dan tenaga kerja low skill lainnya. Ke depan, PMI tidak dibebani biaya penempatan. Sekarang pemerintah sangat serius menangani akar permasalahannya.

''Badan yang akan datang harus berubah, karena yang dikirim adalah PMI professional,'' tuntas Tatang.

Ronny F Sompie Didorong Jadi Kepala BNP2TKI, Ini Alasannya

Halaman: 
Penulis : Riana