logo


Kaji Pengaturan Izin VPN di Indonesia, Kominfo: Kalau Mereka Ngambil Data, Gimana?

Langkah itu diambil akibat banyak isu yang beredar terkait pencurian data pengguna melalui sejumlah aplikasi VPN

13 Juni 2019 12:27 WIB

Ilustrasi VPN
Ilustrasi VPN ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) tengah mengkaji regulasi terkait layanan VPN (Virtual Private Network) yang saat ini beredar di Indonesia.

Langkah itu diambil akibat banyak isu yang beredar terkait pencurian data pengguna melalui sejumlah aplikasi VPN

"Kita tahu VPN harusnya melindungi, kita lagi kaji untuk membuat regulasi jadi layanan VPN itu harus berijin karena umpamanya perlindungan data pribadi dijaga, data-datanya dan keamanannya harus dijaga," papar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, di Jakarta, kemarin.


Tak Ada Matinya, Libur Lebaran Kominfo Tetap 'Plototi' Berita Hoaks di Media Sosial

Diketahui, rencana mengatur VPN muncul karena masyarakat banyak menggunakan layanan VPN gratis agar tetap dapat mengakses media sosial saat periode pembatasan pada Mei lalu.

VPN pada dasarnya merupakan layanan internet tertutup sehingga Semuel mempertanyakan mengapa ada operator yang memberikan layanan internet secara gratis. Pasalnya kata dia, VPN gratis berisiko disalahgunakan untuk menginjeksi spyware dan mencuri data pengguna.

"Banyak layanan VPN, bank juga pake layanan VPN. Fakta perusahan-perusahaan pakai layanan VPN itu harusnya secure tapi kita tidak tahu yang nyediain dalam payung hukum, siapa yang mau meregulasi mereka? Kalau mereka ngambil data, gimana?," jelas Semuel.

"Maka itu, kita kaji regulasi bahwa layanan VPN harus berizin," kata Semuel.

 

Acara Halal Bihalal Kominfo, Rudiantara: Ini Tahun Terakhir Saya Jadi Menteri

Halaman: 
Penulis : Riana