logo


Mantap! Tiga Tahun Berturut-turut Kementerian ESDM Raih Opini WTP

BPK RI juga mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan Kementerian ESDM

12 Juni 2019 17:54 WIB

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menerima secara langsung LHP LK KESDM dari Anggota IV Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Rizal Djalil, di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (12/6).
Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menerima secara langsung LHP LK KESDM dari Anggota IV Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Rizal Djalil, di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (12/6). KESDM

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali meraih opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian ESDM (LHP LK KESDM) Tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Raihan WTP kali ini merupakan ketiga kalinya berturut-turut yang disandang Kementerian ESDM sejak tahun 2016 hingga tahun 2018.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menerima secara langsung LHP LK KESDM dari Anggota IV Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Rizal Djalil, di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (12/6).


Pengamat: Publik Makin Sadar Pentingnya BBM Berkualitas

"Kementerian ESDM berkomitmen, apa yang kami lakukan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang upayanya luar biasa sehingga capaiannya luar biasa," ujar Jonan, usai menerima LHP LK KESDM.

BPK RI melakukan pemeriksaan pada 9 Unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM, Setjen KESDM, Itjen KESDM, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Badan Litbang ESDM, BPSDM ESDM, Badan Geologi, BPH Migas, dan Ditjen EBTKE. Dalam area ini, BPK RI memeriksa efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.

BPK RI juga mengapresiasi beberapa program Kementerian ESDM seperti peningkatan rasio elektrifikasi yang sudah hampir mencapai 100%, Program BBM Satu Harga, pembangunan Jaringan Gas Kota, pengoptimalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui e-PNBP dan penatausahaan asset tetap.

BPK memeriksa semua Kementerian dan Lembaga negara yang menggunakan anggaran negara dalam kebijakannya, BPK akan memeriksa sesuai dengan standar akuntansi yang ada dan memberikan opini berdasarkan empat kategori, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer) (TMP).

"Hari ini saya atas nama BPK RI anggota IV BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2018, opininya (untuk KESDM) sama saja dengan tahun kemarin. Yang paling menarik adalah capaian PNBP Kementerian ESDM yang luar biasa meningkat hampir 190%, ini punya kontribusi besar dalam konteks penerimaan negara kita," ujar Rizal Djalil.

Menurutnya, Kementerian ESDM terus menerus meningkatkan sumber daya manusia yang ada dan memperbaiki teknologi IT-nya untuk meningkatkan lagi penerimaan PNBP tersebut.

Eks Bos Pertamina Divonis Bersalah, Pengamat: Saya Khawatir Bisa Berdampak Terhadap…

Halaman: 
Penulis : Riana