logo


Persoalkan Jabatan Ma'ruf di Bank, Kuasa Hukum BPN Bilang, "Ini Bisa Menyebabkan Paslon 01 Didiskualifikasi"

"Inilah yang menjadi mungkin salah satu yang paling menarik. This is one of the top"

10 Juni 2019 19:32 WIB

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto saat ditemui di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/10).
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto saat ditemui di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/10). Jitunews/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto merevisi gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Adapun yang direvisi adalah soal jabatan cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin di perbankan.

"Menurut info yang kami miliki, cawapres dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada dan itu berarti melanggar pasal ke 227 huruf P (UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), karena seseorang yang menjadi capres atau cawapres harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN," kata Bambang di MK, Jakarta (10/6).

Baca Juga: Jelang Sidang Perdana Sengketa Pemilu, Ketua MK Bilang, "Kami Hanya Takut Kepada Allah SWT"


Sebut Pilpres 2019 Agak Gaduh, Ma'ruf Bilang, "Semoga Kita, Saya, Pak Prabowo, Pak Sandi Semua Diampuni"

Soal Nama Menteri, Pengamat Nilai Jokowi Tak Bisa Lagi Didikte Partai, "Kecuali Ada...."

"Kami cek itu berulang kali dan kami memastikan dan meyakini kalau itu yang terjadi, ada pelanggaran yang sangat serius. Nah, inilah yang menjadi mungkin salah satu yang paling menarik. This is one of the top," imbuhnya.

Menurut Bambang, hal tersebut bisa menyebabkan paslon 01, Jokowi-Ma'ruf didiskualifikasi.

"Menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik karena ini bisa menyebabkan paslon 01 itu didiskualifikasi," pungkasnya.

Menyentuh! Ini 10 Kata-Kata Mutiara Terbaru Ma'ruf Amin! Salah Satunya Tentang Siklus Kehidupan...

Halaman: 
Penulis : Nugroho Meidinata