logo


Mantan Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Salahkan Airlangga Hartarto, Firman Soebagyo: Tanggung Jawab Bersama Semua Pengurus...

Airlangga Hartarto didesak untuk mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.

31 Mei 2019 20:21 WIB

Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto GemparID

"Penurunan suara dan perolehan kursi di DPR RI tidak bisa serta merta disalahkan dan dibebankan kepada Airlangga Hartarto saja karena organisasi partai ini setiap keputusan diputuskan secara kolektif dan menjadi tanggung jawab bersama semua pengurus bahkan tidak DPP saja tetapi juga DPD Prov dan DPD kab/kota," terangnya.

Firman pun meminta semua pihak harus konsisten melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan Munas lalu yang merekomendasikan Rapimnas dan tidak ada keputusan untuk Munaslub atau Munas dipercepat.

Baca juga: Kembali "Gerudug" Kantor KPK, BPK: Kalah dengan Anak TK!


Presiden Jokowi Bertemu Purnawirawan TNI, Moeldoko: Beliau-beliau Ini Diharapkan Bisa...

"Rapimnas itu lebih bijak dan tepat, di situlah forum mengadakan evaluasi secara obyektif terhadap apa penyebab turunya perolehan suara dan kursi. Tidak tiba-tiba meloncat didorong diselenggarakan Munas dipercepat," tegasnya.

Di sisi lain, Firman menambahkan, bahwa munaslub lalu telah menetapakan Airlangga Hartarto menjadi Ketum Golkar sampai dengan tahun 2019, tidak ada rekomendasi Munas dipercepat atau Munas yang ada adalah rekomendasi diselenggarakannya Rapimnas dan ini harus ditaati semua unsur baik pengurus DPP maupun DPD.

Sebelumnya diberitakan, salah satu inisiator untuk mempercepat Munas adalah Azis Samual. Pria yang pernah menjadi Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Partai Golkar ini mengklaim para pengurus daerah sudah sepakat untuk mempercepat Munas.

"Konsolidasi sudah bulat, 25 DPD I dan beberapa DPD II sudah merestui percepatan Munas ini," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/5).

Aziz menginginkan agar Munas digelar maksimal akhir Juli nanti. Mantan Pelaksana Tugas Ketua DPD I Golkar Papua itu akan membuka siapa saja DPD I yang dia maksud bila waktunya sudah tiba.

"Target di awal, Golkar harus mencapai 110 kursi di DPR RI. Tapi ini jauh, kami juga hanya duduk di posisi ketiga. Ini tak semestinya terjadi, artinya Airlangga sebagai ketua umum gagal, sudah sepatutnya bertanggung jawab, dan harus mundur," katanya.

Berdasarkan rekapitulasi akhir KPU, Golkar meraih 17.229.789 suara atau 12,3 persen. Golkar berada di bawah PDI-P dan Gerindra dalam hal raihan suara nasional.

Hasil itu membuat Golkar hanya meraih 85 kursi di DPR, turun dari 2014 dimana partai beringin menempatkan 91 orang wakilnya di Senayan.

"Ini malah berkurang dan jauh dari target. Sudah jelas gagal total Airlangga dan sekjennya," ujarnya.

Azis menambahkan, suara yang didapat Golkar lebih pada karena perjuangan para caleg-caleg inkumben. Bukan karena kemampuan ketua umum dan sekretaris jenderal mengonsolidasi partai.

"Sebagai catatan, 85 kursi itu 85 persennya caleg inkumben semua. Ini berarti roda kaderisasi partai tidak jalan, partai tak mampu mendorong penambahan, justru terpuruk kalah sama partai lain," pungkasnya.

Mantan Danjen Kopassus Soenarko Dikaitkan dengan Senjata Api Ilegal, Kuasa Hukum: Mempunyai Persediaan...

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, De Sukmono