logo


BW Ngomong Rezim Korup, KPK Tanggapi, "Bisa Saja yang Menganggap..."

Ini tanggapan lengkap dari pimpinan KPK

27 Mei 2019 19:02 WIB

Pimpinan KPk, Saut Situmorang sampaikan pernyataan klarifikasi dalam konferensi pers di Gd.KPK(9/5).
Pimpinan KPk, Saut Situmorang sampaikan pernyataan klarifikasi dalam konferensi pers di Gd.KPK(9/5). Twitter/KPK_RI

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menanggapi pernyataan Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) yang menyebut pemerintahan ini dalam kondisi rezim korup.

Saut mengatakan ada tiga indikator yang harus dipahami jika mengkategorikan rezim korup. Pertama, dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). "Kalau pakai indikator Corruption Perception Indeks (CPI), maka indeks NKRI menunjukkan naik dari tahun ke tahun, yang artinya ada penurunan korupsi itu jelas, jadi dari sisi ini saja sudah terjawab," terang Saut yang diberitakan Okezone.com (27/5).

Baca Juga: Masih Banyaknya Praktik Rentenir Berkedok Koperasi, Kemenkop UKM Gelar Pelatihan Pendamping Koperasi


BPN Mau 01 Didiskualifikasi, Ma'ruf Bilang, "Ya Kita Justru dari Awal Mengharap..."

Ditanya Calon Menteri di Kabinetnya, Ma'ruf Bilang, "Itu Urusannya Pak Jokowi"

Kedua, dibuktikan dengan penilaian sembilan lembaga internasional yang telah menetapkan. "Indikator korupsi yang dinilai oleh 9 lembaga international itu kompleks pada banyak hal antara lain, soal disipilin ASN/PNS, Dana Publik, Hakim, Jaksa, Polisi, TNI, Partai Politik, bagaiamana Indonesia melaksanakan pemilu, seperti apa penagihan pajak dan cukai, pelayanan publik," imbuhnya.

"Bisa saja yang menganggap perubahan di lembaga tersebut masih belum mencapai kecepatan optimal. Tapi, terdapat perubahan di masing-masing kementerian atau lembaga saat ini sejak empat tahun terakhir walau masih bolong-bolong dan KPK terus mencoba mencari pembolong-pembolong itu bersama pemerintah," lanjutnya.

Dan indikator terakhir menggunakan penilaian Variaties Democracy V-Dem miliki Transparancy International (TI).

Mega Berpesan ke Jokowi Kursi Menteri Perdagangan dan Menteri Sosial Diisi Oleh.....

"Jadi kalau memakai indikator V-Dem maka seperti apa penyelenggara dan parpol sebagai peserta melaksanakan pemilu (seperti apa egalitarian dari peserta pemilu, panitia yang perform, tingkat partisipasi, deliberative, kebebasan hak pilih dan lain-lain), maka akan jelas lah dibagian mana yang harus dibenahi agar korupsi bisa signifikan menurun dengan kecepatan optimum pada tahun-tahun mendatang," tandasnya.

Soal Gugatan ke MK, Jokowi ke BPN, "Jangan Sampai Direndahkan, Dilecehkan Seperti Itu"

Halaman: 
Penulis : Nugroho Meidinata