logo


Dituding Jadi Biang Keladi Hancurnya Suara Partai, OSO Didesak Mundur dari Hanura

Daryatmo menegaskan bahwa duduknya OSO menjadi Ketum Partai Hanura merupakan restu dari Ketua Umum sebelumnya yaitu Wiranto.

19 Mei 2019 15:04 WIB

Konpres Partai Hanura kubu Bambu Apus, Minggu (19/5).
Konpres Partai Hanura kubu Bambu Apus, Minggu (19/5). Dok. Jitunews.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - DPP Partai Hanura hasil Munaslub Bambu Apus meminta Oesman Sapta Odang (OSO) mundur dengan ksatria dari pucuk pimpinan Partai Hanura.

Ketua Umum Hanura hasil Munaslub Bambu Apus, Daryatmo mengatakan bahwa permintaan ini adalah buntut pernyataan OSO yang menyebut bahwa Menko Polhukam RI, Wiranto adalah biang gagalnya partai Hanura yang tidak mencapai ambang batas atau parliamentary threshold 4 persen sehingga gagal lolos ke Senayan.

“Adanya pernyataan Pak OSO, yang disampaikan pada acara buka puasa bersama lembaga DPD RI bahwa tidak lolosnya Partai Hanura memenuhi ambang batas (parliamentary threshold), yang menjadi faktor penyebabnya adalah Bapak Wiranto. Pernyataan ini sungguh disesalkan,” ujarnya di Jakarta Timur, Minggu (19/5).


OSO Salahkan Wiranto atas Kegagalan Hanura, Kubu Bambu Apus: Pemimpin Macam Apa Itu!

Daryatmo menilai pernyataan OSO tersebut tidak hanya menodai buka puasa Ramadhan yang semestinya digunakan untuk meningkatkan silaturahim, juga pernyataan itu disampaikan di hadapan Presiden.

“Acara yang dihadiri Presiden, biasanya sangat ketat dengan tata krama. Dan tata krama itulah yang menjadi marwah sebuah acara yang dihadiri Presiden dan tokoh penting lainnya,” tambahnya.

Daryatmo menegaskan bahwa duduknya OSO menjadi Ketum Partai Hanura merupakan restu dari Ketua Umum sebelumnya yaitu Wiranto. Namun karena Wiranto diangkat oleh Presiden menjadi Menkopolhukam yang diberi tugas untuk mengkoordinasikan masalah yang berkaitan dengan politik, hukum dan keamanan, maka tampuk kepemimpinan Hanura diberikan kepada OSO.

“Agar tidak terjadi konflik kepentingan, Pak Wiranto lebih memilih fokus membantu Presiden menjadi menkopolhukam dan menyerahkan pucuk pimpinan Partai Hanura kepada Pak OSO, melalui Munaslub. Peralihan Ketum Hanura juga ditandai dengan penandatanganan pakta integritas,” tuturnya.

Namun, kata Daryatmo, seiring berjalannya waktu, Partai Hanura di bawah kepimpinan OSO bukan semakin solid, tetapi terjadi perpecahan akibat model kepemimpinan OSO yang mengabaikan mekanisme dan aturan partai dalam mengambil keputusan.

“Akibatnya, mayoritas kader militan Partai Hanura melakukan perlawanan dengan menyelenggarakan Munaslub II yang memberhentikan OSO sebagai Ketua Umum Partai Hanura,” sesalnya.

Dalam hal ini, Daryatmo menegaskan bahwa, Munaslub II merupakan upaya konstitusional dari mayoritas kader, yang tujuannya tidak lain adalah untuk menyelamatkan Partai yang di sana sini terjadi disharmoni bahkan perpecahan.

“Tak terhindarkan setelah Munaslub II terjadi konflik. Sebagai sesepuh, pendiri sekaligus Ketua Dewan pembina, Pak Wiranto meminta kedua pihak untuk Islah. Sebagai kader yang lebih mementingkan kepentingan partai, Hanura hasil Munaslub II atau lebih dikenal sebagai Hanura Bambu Apus menyambut baik keinginan Pak Wiranto tersebut,” tuturnya.

Namun, lanjut Daryatmo, di tengah mempersiapkan diri untuk perundingan menuju islah, OSO justru memecat para kader dari DPP dan Ketua DPD yang mendukung Munaslub II.

Hal ini membuat islah tidak terwujud, bahkan langsung terbit SK Menkumham tentang kepengurusan yang baru dibawah ketua Umum OSO. Dengan terbitnya SK kepengurusan baru tersebut, Hanura Munaslub II mengajukan gugatan ke PUTN, dengan menghasilkan putusan menunda SK Kemenkumham yang baru tersebut.

“Dengan kata lain kepengurusan Partai Hanura kembali seperti semula seperti saat sebelum konflik (sebelum Munaslub II). Tetapi,putusan PTUN tersebut, dianulir oleh Menteri Hukum dan HAM melalui sebuah Surat, yang isinya kepengurusan Partai HANURA adalah sesuai SK Menkumhan yang baru,” tuturnya.

Daryatmo menambahkan bahwa meskipun pihaknya dengan berat hati, tetapi patuh terhadap Surat Menkumham tersebut dan meskipun juga Hanura hasil Munaslub II telah berada di luar struktur, tetap saja sebagian besar masih mau membantu demi keberlangsungan Hanura.

Menurutnya hal ini dibuktikan dengan proses verifikasi faktual yang hasilnya lolos. Hanura hasil Munaslub II masih berharap OSO akan berubah dan tetap berkomitmen untuk membesarkan Partai, termasuk membawa gerbong sejumlah anggota DPD menjadi Caleg Partai Hanura.

“Ternyata tidak. Kerja politik OSO tidak nampak mampu mempengaruhi masyarakat calon pemilih. Partai Hanura malahan dilibatkan dalam meloloskan beliau menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), calon anggota DPD, bukan berusaha keras untuk meloloskan para Caleg,” imbuh Daryatmo.

Oleh karena itu, Daryatmo mengaku tidak heran apabila perolehan suara Hanura pada pemilu 2019, hanya di kisaran 1,8 %, yang notabene tidak lolos parliamentary threshold.

“Dan anehnya, justru Pak OSO menyalahkan Ketua Dewan Pembina Pak Wiranto,” sesalnya.

Daryatmo menegaskan bahwa tanggung jawab Partai Hanura itu ada ditangan OSO, dan bukan ditangan Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina.

“Jadi tidaklah berlebihan apabila kita menduga OSO mau lari dari tanggung jawab. Dan ini membuktikan keyakinan mayoritas kader, bahwa Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO tidak banyak yang bisa diharapkan,” tuturnya

“Untuk itu, kiranya tidaklah berlebihan juga bila kami kader dan simpatisan Partai Hanura menuntut OSO bertanggung jawab atas keterpurukan Partai Hanura pada Pemilu 2019, dengan secara kesatria mundur dari Kepemimpinan Partai Hanura,” pungkasnya.

Kritik Sepak Terjang OSO, Ketua DPP Hanura: Jangan yang Dipikirkan Jokowi Saja, Jokowi Sudah...

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Kesdik Bayu