logo


Kementerian Koperasi dan UKM: "Dalam Hal Ini Kami Melihat OJK Sudah Terbukti Berhasil"

Berikut ulasannya

16 Mei 2019 17:03 WIB

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno
Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno Doc Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno mengakui keberadaan Deputi Pengawasan yang baru tiga tahun membuatnya harus banyak belajar dari lembaga sejenis yang melakukan pengawasan.

"Dalam hal ini kami melihat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sudah terbukti berhasil melakukan pengawasan sektor jasa keuangan sehingga stabilitas terjaga. Demikian juga dengan Bank Dunia /World Bank dalam skala global. Karena itu kami tak segan menimba pengalaman dari mereka dan memilah-milah pengawasan apa dan bagaimana yang bisa diimplementasikan untuk mengawasi koperasi yang jumlahnya sangat banyak, tercatat ada 138.140 koperasi aktif," kata Suparno, usai membuka seminar nasional bertema ‘Strategi Membangun Sistem Pengawasan Koperasi yang Berkesinambungan’ di Jakarta, Kamis (16/5).

Suparno menegaskan Deputi Bidang Pengawasan selaku Unit Pelaksana pengawasan Koperasi-Koperasi di Indonesia, terus berupaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan agar lebih efektif dan efisien sehingga mampu menjangkau jumlah koperasi yang relatif bertambah di Indonesia.


Mahasiswa Berperan dalam Rebranding Koperasi di Kalangan Milenial

Menurutnya data jumlah koperasi di Indonesia, saat ini mencapai 138.140 unit, dengan jumlah koperasi non KSP sebanyak 117.288 unit (84,91%) dan jumlah KSP 20.852 unit (15.09%), dimana di dalam Koperasi Non KSP itu sendiri terdapat unit-unit simpan pinjam sekitar 51.081 unit (36,98%), sehingga jumlah total usaha simpan pinjam koperasi sebesar 71.933 unit (52,07%).

"Permasalahan-permasalahan selama melakukan pengawasan, dan laporan pengaduan masyarakat terhadap koperasi bermasalah, terutama di sektor simpan pinjam, melatarbelakangi Deputi Bidang Pengawasan untuk semakin menyempurnakan diri dengan menimba success story dari lembaga seperi OJK dan Bank Dunia," kata Suparno.

Ia mengakui, indikasi semakin marak terjadinya praktek-praktek ilegal yang dilakukan koperasi, dan telah menjadi isu nasional yang tersebar luas melalui media massa terutama dengan modus penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, pengelolaan investasi yang menawarkan bunga tinggi, dan lain-lain yang berakibat pada tindakan melawan hukum.

Tingkatkan Kualitas UMKM, Ditjen Pajak Ciptakan Program BDS

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Raka Kisdiyatma