logo


Caleg Terpilih PSI Berbondong Laporkan LHKPN

PSI mewajibkan anggota DPRD untuk secara berkala melaporkan LHKPN

14 Mei 2019 14:59 WIB

Para Caleg PSI yang melaporkan LHKPN ke KPK, Jakarta, Selasa (14/5).
Para Caleg PSI yang melaporkan LHKPN ke KPK, Jakarta, Selasa (14/5). Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Menyusul hasil rekapitulasi di berbagai daerah, Partai Solidaritas Indonesia mengebut anggota DPRD PSI Jakarta 2019-2024 yang dipastikan terpilih untuk menyerahkan LHKPN sebagai wujud komitmen PSI memberantas korupsi.

“Ada delapan kader PSI yang dipastikan duduk di Kebon Sirih. Kami masih menunggu satu dapil lagi, tapi penyerahan LHKPN ini sudah kami rencanakan dari minggu lalu. Yang sudah terpilih jalan dulu saja. Kami pastikan seluruh anggota DPRD dari PSI mematuhi persyaratan LHKPN jauh sebelum pelantikan,” ungkap Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar di Jakarta, Selasa (14/5).

Pelaporan LHKPN adalah kewajiban dasar pejabat publik. Namun, PSI melihat masih banyak pejabat yang berkali-kali ditegur oleh KPK karena lalai melaporkan. Michael menyatakan bahwa ke depannya PSI mewajibkan anggota DPRD untuk secara berkala melaporkan LHKPN dan siap sewaktu-waktu harta kekayaannya diaudit. Transparansi dan akuntabilitas adalah satu faktor penilaian penting PSI dalam mengevaluasi anggota dewannya.


Bantah PSI Soal Haramnya #2019GantiPresiden, BPN: Kok Hobi Produksi Kebohongan

“Godaan korupsi itu sangat besar. Tugas partai adalah memastikan semua anggota dewan tidak keluar dari koridor akuntabilitas dan profesionalisme. Saya dan segenap pengurus PSI berkomitmen untuk mengawal dan mendampingi. Saya juga minta para anggota terpilih untuk saling mengingatkan dan menjaga agar tidak ada yang tersandung. Pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan bersama-sama,” ujar Michael.

Selain menyampaikan LHKPN, PSI juga mengajukan permohonan audiensi dengan Pimpinan KPK untuk meminta masukan terkait penyusunan kode etik yang dapat menjadi pegangan para anggota terpilih untuk memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak sebagai pejabat publik. Para anggota terpilih juga telah menandatangani surat pernyataan bersedia disadap oleh KPK. Anggota DPRD PSI wajib melampirkan nomor telpon aktif, akun surat elektronik (email), dan akun media sosial mereka, dan wajib memberitahu partai jika ada perubahan dari medium komunikasi yang mereka gunakan.

“Kami lihat kode etik yang dimiliki oleh KPK sangat ketat. Bahkan, seorang pegawai KPK punya tanggung jawab untuk mengawasi rekan-rekannya dan melaporkan ke Pengawasan Internal kalau ada yang patut dicurigai. Mekanisme pengawasan internal seperti ini kami akan terapkan di Fraksi Solidaritas Indonesia di Jakarta,” jelas Michael.

Di antara kader-kader PSI yang sudah dipastikan terpilih, enam darinya berusia di bawah 35 tahun. Lima anggota berlatar belakang pendidikan dan profesi hukum, mulai dari yang termuda berusia 22 tahun dan baru menyelesaikan S1 hukum dari universitas negeri ternama hingga seorang dekan fakultas hukum salah satu universitas swasta di Jakarta.

“Dari profile anggota DPRD terpilih, PSI yakin akan membawa nuansa baru dan cara kerja yang lebih profesional dan akuntabel ke Kebon Sirih. Kami mantapkan lagi para anggota agar setelah dilantik dapat langsung bekerja maksimal untuk masyarakat,” ujar Michael.

Kriteria Menteri Jokowi Harus Usia Muda, Cantik, Pintar, Netizen Bilang, "Pasti Janda Muda dari PSI"

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan