logo


Dorong Pemerintah Berikan THR ke Guru Honorer, SAH: untuk Memberikan Rasa Keadilan

“Sangat patut kiranya para guru honorer diberi diapresiasi oleh negara"

13 Mei 2019 15:04 WIB

Wakil Ketua Komisi X, Sutan Adil Hendra.
Wakil Ketua Komisi X, Sutan Adil Hendra. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra (SAH) mendorong pemerintah untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi guru honorer untuk menghilangkan rasa kecemburuan.

Dia mengatakan beban kerja guru honorer, terutama di daerah, sama dengan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan, terkadang kerja para honorer melebihi PNS, oleh karena itu THR bagi guru honorer wajib menjadi perhatian pemerintah.

Baca Juga: Menko Puan Mau Impor Guru Asing, Komisi X Bilang, "Sungguh Mengerikan dan Mengherankan"


Jokowi Teken PP Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan ke-13 Bagi PNS, TNI, Polri, dan Pensiunan

Pendukung 02 Terjerat Kasus Makar, TKN: Kalau Mau Seenaknya Saja Keluar dari Indonesia

“Sangat patut kiranya para guru honorer diberi diapresiasi oleh negara, salah satunya dengan pemberian THR atau gaji ke-13 menjelang Lebaran. Hal ini untuk  memberikan rasa keadilan bagi guru honorer. Mengingat mereka telah mengabdi untuk bangsa dan negara selama bertahun-tahun. Para PNS mendapat THR, masak guru honorer enggak dapat,” ujar SAH didala

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan ada 730.000 guru honorer di Indonesia yang harus menerima THR.

Dia menilai, cukup realistis jika Pemerintah membeikan THR sebesar Rp 1,5 juta per orang.

Ke Depan Pemerintah Akan Fokus Pembangunan SDM, Kemenko PMK: Caranya Peningkatan Kapasitas PT

“Jika jumlah honorer 730.000 se-Indonesia, dengan Rp 1,5  juta untuk gaji ke-13 buat mereka, butuh biaya sekitar Rp 1 triliun. Angka itu belum sebanding dengan pengorbanan mereka, dan kecil bagi pemerintah jika berniat,” tuturnya.

Terlebih, kata SAH, THR untuk pegawai honorer di daerah sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyesuaian APBD Tahun 2018, untuk kemudian diteruskan pada tahun 2019.

“Dengan demikian pegawai honorer daerah dapat diberikan THR sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, sejauh kemampuan keuangan negara maupun daerah,” pungkasnya

Menko Puan Mau Impor Guru Asing, SAH Bilang, "Sungguh Mengerikan dan Mengherankan"

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Nugroho Meidinata