logo


Menko Puan Mau Impor Guru Asing, SAH Bilang, "Sungguh Mengerikan dan Mengherankan"

"Padahal kebutuhan guru kita setahun hanya 40.000 guru, sementara lulusan pendidikan guru 300 ribu guru per tahun"

13 Mei 2019 14:38 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra (SAH) menolak tegas rencana Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani yang akan mengundang guru asing atau pengajar dari luar negeri untuk mengajar di Indonesia.  

Menurutnya rencana tersebut sangat tidak masuk akal.  Terlebih lagi mengingat terjadinya surplus lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) saat ini, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 300.000 ribu lulusan setiap tahun.

Baca Juga: Pendukung 02 Terjerat Kasus Makar, TKN: Kalau Mau Seenaknya Saja Keluar dari Indonesia


Demi Pembangunan Manusia, Menko Puan Ajak Kementerian, Lembaga dan Pemda Bersinergi

Ke Depan Pemerintah Akan Fokus Pembangunan SDM, Kemenko PMK: Caranya Peningkatan Kapasitas PT

"Padahal kebutuhan guru kita setahun hanya 40.000 guru, sementara lulusan pendidikan guru 300 ribu guru per tahun. Surplus, tapi ini kita malah mau 'impor' guru, sungguh mengerikan dan mengherankan," ujar SAH saat dihubungi Jitunews.com, Senin (13/5).

Karena menurutnya jumlah LPTK yang notabene "pabrik guru" mencapai 429 lembaga, terdiri dari 46 LPTK negeri dan 383 LPTK swasta. Jumlah mahasiswa keseluruhannya mencapai 1.440.770 orang.

“Terjadi lonjakan jumlah LPTK yang sangat mengejutkan dari tahun ke tahun , minat generasi muda untuk menjadi guru meningkat, dan ini wajar sebagai dampak kebijakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang muncul di sekitar 2010.  Padahal pada tahun 2010 jumlah LPTK hanya sekitar 300-an,” ungkapnya.

Pengamat Nilai Menteri Susi Kecil Kemungkinan Masuk Kabinet Jokowi Lagi, Ada Parpol yang Menolaknya

Dalam hal ini, SAH menilai rencana mengundang guru asing untuk mengajar di Indonesia itu dinilai tidak tepat, di tengah hebohnya guru-guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun menyelamatkan pendidikan nasional dengan pendapatan yang dinilai tidak memanusiakan.

" Saya pikir pemerintah lebih baik fokus untuk memperjuangkan guru honorer dan tenaga kependidikan untuk ditingkatkan kualitasnya, lalu diperjelas statusnya, bagaimana mereka bisa di angkat menjadi PNS, bukan malah mendatangkan guru dari luar untuk mengajar,“ tukasnya.

Belajar dari Jerman, Pemerintah Ingin Genjot Kualitas SDM

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Nugroho Meidinata