logo


Oposisi Terjerat Kasus Makar, Pengamat Bilang, "Negara Ini Mencirikan Negara Otoriter"

"Penetapan ini patut disayangkan karena secara jelas-jelas hukum sudah digunakan sebagai alat kekuasaan"

13 Mei 2019 08:42 WIB

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar
Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar jawapos

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pengamat sekaligus Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menanggapi banyaknya aktivis oposisi atau yang berlawanan dengan pemerintah terjerat kasus makar.

Menurutnya, hal tersebut sangat erat dengan nuansa politik. Bahkan, hukum digunakan pemerintah sekarang sebagai alat kekuasaan. Bisa dibilang hal tersebut merupakan ciri pemerintah yang otoriter.

Baca Juga: Akui Dorong Prabowo Maju Pilpres, Menko Luhut Merasa Gak Rela, "Enggak Akan Bisa Hilang"


Heboh Ibu Pertiwi Diperkosa, Fadli Zon Bilang, "yang Memperkosa, ya Pasti Penguasa Lah"

Gerindra Minta Demokrat Keluar Koalisi, PAN Bilang, "Perlu Kita Klarifikasi Lagi"

"Penetapan ini patut disayangkan karena secara jelas-jelas hukum sudah digunakan sebagai alat kekuasaan. Pada beberapa kasus di berbagai negara ini mencirikan sebagai negara yang otoriter," kata Abdul yang Jitunews kutip dari Tempo.co (12/5).

Ia juga menambahkan dalam Pasal 104, 106, dan 107 Undang-Undang Hukum Pidana, makar diartikan sebagai keinginan untuk membunuh presiden dan wakil presiden, memisahkan diri sebagian wilayah negara, dan menggulingkan kekuasaan dengan kekerasan.

Menurut Abdul, saat ini ketentuan makar sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Lantaran UUD 1945 juga menyediakan mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden.

Tuding Kakaknya Sebagai Sumber Kekacauan, Rachmawati Bilang, "Mega Itu yang Dapat Disebut Makar"

Seharusnya pasal makar tersebut lebih cocok digunakan pada perbuatan teror yang meresahkan masyarakat.

Kubu 02 Bela Eggi Sudjana, "Biasa, Ini Pemerintah Memang Sudah Zalim Ini

Halaman: 
Penulis : Nugroho Meidinata