logo


Belajar dari Jerman, Pemerintah Ingin Genjot Kualitas SDM

Indonesia ingin belajar dari negara maju seperti di Jerman.

10 Mei 2019 16:40 WIB

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono Dok. Humas Kemenko PMK

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah pada lima tahun mendatang akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kita tahu bahwa 51% tenaga kerja di Indonesia merupakan lulusan sekolah dasar (SD).

Selain itu setiap tahun sekitar 1,6 juta lulusan SMA/SMK tidak tertampung di perguruan tinggi karena keterbatasan tempat. Indonesia ingin belajar dari negara maju seperti di Jerman. Pendidikan vokasi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus menjamin pertumbuhan ekonomi.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono mengungkapkan bahwa sejak tiga tahun terakhir pemerintah fokus pada upaya revitalisasi pendidikan vokasi yang mencakup SMK dan Politeknik.


Kunjungan ke Arab Saudi, Menko PMK Pastikan Pelayanan Ibadah Haji 2019 Akan Berjalan Baik

“Persoalan mendasar yang dihadapi, pertama SMK menghadapi kekurangan 100 ribu guru produktif. Kedua, perlunya alignment kurikulum dengan kebutuhan industri. Ketiga, akses magang bagi siswa SMK dan Poltek agar setelah lulus benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri,” ujarnya, Jumat (10/5).

Terkait dengan kekurangan guru produktif, menurut Agus, pemerintah mencoba memenuhi dengan berbagai cara diantaranya; pertama, menggunakan tenaga expert dari industri. Eks pegawai dari industri dihitung pengalaman kerjanya - rekoknisi pengalaman lampaunya sehingga dapat menjadi guru di sekolah.

Pendekatan kedua, dengan cara mengirimkan guru-guru untuk mengikuti berbagai pelatihan di luar negeri dan magang di industri. Pendekatan ini tentu memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit.

“Cara lain yang dapat dilakukan mengadakan training for the trainer. Daripada mengirim guru keluar untuk pelatihan, maka akan lebih efisien mendatangkan trainer guna melatih guru-guru di Indonesia,” ucapnya.

Pendekatan semacam itu biasa dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) melalui sistem exchange program. LPTK selain melakukan pendidikan profesi guru juga melakukan berbagai pelatihan guna meningkatkan kompetensi guru termasuk guru produktif.

“Jika cara ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan guru produktif, maka bisa saja nanti mengambil dari lulusan poltek. Artinya selama belajar/kuliah di poltek mahasiswa pasti sudah mengikuti magang di industri, tinggal mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) satu tahun,” terangnya.

Agus pun mengatakan bahwa tantangannya adalah lulusan poltek akan lebih tertarik bekerja di industri karena gaji yang lebih baik. Oleh sebab itu, supaya menarik minat lulusan poltek, perlu ada semacam "ikatan dinas". Jadi, yang mengikuti PPG diberikan beasiswa tetapi nantinya menjadi guru produktif SMK.

“Jadi berbagai upaya dilakukan guna mengatasi kekurangan guru produktif, termasuk mendorong guru memiliki keahlian ganda. Semoga masyarakat semakin memahami arti pentingnya vokasi bagi peningkatan kualitas sumner daya manusia,” tandasnya.

Menko PMK Sinkronkan Program Pengembangan Vokasi Antar Kementerian dan Lembaga

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan