logo


Rencana Pemindahan Ibu Kota Harus Didukung Regulasi Otonomi Daerah

Proses pemindahan Ibu Kota erat kaitannya dengan regulasi

10 Mei 2019 06:33 WIB

Mantan Dirjen Otonomi Daerah yang kini menjadi dosen di IPDN, Soni Sumarsono, saat menjadi pembicara di acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Dukungan Regulasi Otonomi Daerah dalam Rangka Rencana Pemindahan Ibukota Negara”, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (9/5).
Mantan Dirjen Otonomi Daerah yang kini menjadi dosen di IPDN, Soni Sumarsono, saat menjadi pembicara di acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Dukungan Regulasi Otonomi Daerah dalam Rangka Rencana Pemindahan Ibukota Negara”, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (9/5). Kemendagri

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah hingga kini terus melakukan kajian pemindahan Ibu Kota. Mantan Dirjen Otonomi Daerah yang kini menjadi dosen di IPDN, Soni Sumarsono, menyebut, Kementerian Dalam Negeri harus menjadi leading sector dalam proses pemindahan tersebut.

Pasalnya, proses pemindahan Ibu Kota erat kaitannya dengan regulasi. Hal itu dikatakannya dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Dukungan Regulasi Otonomi Daerah dalam Rangka Rencana Pemindahan Ibukota Negara”, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (9/5).

“Kemendagri harus menjadi leading sector dalam proses ini. Harus ada master plan 2019/2020 sampai 2030, jadi masterplannya 10 tahun tentang apa yang dibangun, bagaimana membangunnya, dan lain-lain,” kata Sumarsono.


Mendagri Beri Penghargaan Bagi Anggota Polri yang Gugur dalam Pelaksanaan Pemilu

Sebagai bentuk implikasi dari adanya kebutuhan pemindahan Ibu Kota, Kemendagri diminta mengantisipasi hal-hal sebagai berikut, yakni pertama, adanya revisi regulasi penetapan Ibu Kota.

“Ada satu kebutuhan untuk merevisi penetapan DKI Jakarta menjadi sebuah Ibu Kota, yaitu UU Nomor 29 Tahun 2007, intinya fungsi Ibu Kota tetap berjalan hanya lokasinya saja yang berbeda. Hal ini tentu akan menempatkan peran sentral Kemendagri dalam hal koordinasi, tata kelola pemerintahan dan regulasi,” kata Sumarsono.

Kedua, kata Sumarsono, penyiapaan Draf RUU baru tentang penetapan kota X sebagai Ibu Kota dengan ditetapkan sebagai daerah khusus ibukota.

“Perlu ada draf regulasi baru, revisi atau pembatalan regulasi dengan Kementerian/Lembaga atau Pemda,” ungkapnya.

Sampaikan Evaluasi Pemilu kepada DPD RI, Mendagri Singgung Masalah Ini...

Halaman: 
Penulis : Riana