logo


SIPP, Big Data Informasi Pelayanan Publik

Nantinya, SIPP diharapkan dapat menjadi big data informasi terkait pelayanan publik,

6 Mei 2019 10:19 WIB

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, M. Imanuddin, memukul gong sebagai tanda mulainya acara Pendampingan Intensif Pengelolaan SIPP dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR!) di Jakarta, Kamis (2/5).
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, M. Imanuddin, memukul gong sebagai tanda mulainya acara Pendampingan Intensif Pengelolaan SIPP dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR!) di Jakarta, Kamis (2/5). KemenPANRB

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Salah satu komponen penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyediaan big data sebagai sumber segala informasi, terutama mengenai pelayanan publik.

Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Kedeputian bidang Pelayanan Publik, terus mendorong setiap instansi pemerintah agar menginput informasi pelayanan publik ke dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP).

Kebijakan PermenPANRB No.13 Tahun 2017 Tentang SIPP menjelaskan, SIPP sebagai media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.


Berkat Reformasi Birokrasi, MenPANRB Klaim Hemat Hingga Rp 110 Triliun

"Nantinya, SIPP diharapkan dapat menjadi big data informasi terkait pelayanan publik," ujar Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, M. Imanuddin, dalam Pendampingan Intensif Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR!) di Jakarta, Kamis (2/5) lalu.

Dalam SIPP, masyarakat bisa mengakses informasi mengenai Indeks Pelayanan Publik, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Selain itu, masing-masing instansi juga menyertakan informasi mengenai jenis pelayanan, standar pelayanan, SOP, dan alur mengenai cara mendapatkan layanan, hingga besaran biaya yang dibutuhkan untuk suatu layanan.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik, sebenarnya konsep revolusi industri 4.0 terkait big data sudah diakomodir melalui konsep pelayanan terpadu. Namun pemahaman dan implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal.

"Jika dilihat, masih banyak instansi pemerintah yang mengelola pengaduan dan sistem publikasi informasi pelayanan publiknya secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik," ungkap Imanuddin.

Tahun Depan, MenPANRB Targetkan Pemerintah Sudah Terapkan SPBE

Halaman: 
Penulis : Riana