logo


Upaya Pemerintah dalam Melegalisasi Tanah Melalui Reforma Agraria

Untuk menghindari permasalahan konflik agraria dan sengketa tanah, maka Kementerian ATR/BPN terus giat melakukan kegiatan Reforma Agraria.

6 Mei 2019 09:47 WIB

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Percepatan pendaftaran tanah terus dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sehingga target 2025 dapat tercapai.

Selain dapat menghindari adanya permasalahan konflik agraria dan sengketa tanah, pendaftaran tanah juga memiliki manfaat bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya dengan mengagunkan sertipikatnya ke bank.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Menteri ATR/BPN: Pengalaman Dapat Memperkaya Cara Kerja…

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil pada Konferensi Pers “Implementasi dan Pencapaian Reforma Agraria”, Jumat (3/5) lalu, di Ruang Media Center Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Sofyan mengaku, akan terus menyelesaikan permasalahan sengketa tanah sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Tentang penyelesaian konflik akan kita selesaikan. Prosesnya disesuaikan dengan kepastian hukum yang berlaku," tutur Sofyan.

Lalu, Sofyan juga mengungkapkan, terkait masalah sengketa tanah antara masyarakat adat Senama Nenek di Kabupaten Kampar, Riau dengan perusahaan swasta telah diselesaikan.

Karena Presiden Jokowi meminta kepada Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil untuk mencabut konsesi perusahaan yang tidak memberikan haknya kepada masyarakat.

"Konflik masyarakat di wilayah Senama Nenek di Kabupaten Kampar dengan PTP (PT Perkebunan) sudah selesai," ungkap Sofyan.

Penyelesaiannya, kata Sofyan, dengan melepaskan tanah ulayat seluas 2.800 hektare yang masuk wilayah konsesi PTP kepada masyarakat hingga akhirnya tanah tersebut menjadi hak milik masyarakat adat Senama Nenek.

Sofyan menjelaskan, untuk menghindari permasalahan konflik agraria dan sengketa tanah, maka Kementerian ATR/BPN terus giat melakukan kegiatan Reforma Agraria.

Menteri ATR/Kepala BPN: Sikap Menentukan Masa Depan

Halaman: 
Penulis : Riana