logo


Kementerian BUMN: PLN Itu Perusahaan Besar, Jadi Sofyan Basir Harus Dinonaktifkan

Penonaktifan Sofyan Basir merupakan keputusan yang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.

25 April 2019 19:31 WIB

Dirut PLN Sofyan Basir.
Dirut PLN Sofyan Basir. JITUNEWS/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menonaktifkan Dirut PT PLN (Persero), Sofyan Basir, dari jabatannya menyusul penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek PLTU Riau-1.

"Saya sudah dapat informasi bahwa Dewan Komisaris PLN sudah menonaktifkan yang bersangkutan (Sofyan Basir). Kami tinggal menunggu surat resmi dari Dewan Komisaris hari ini (Kamis)," kata Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro, sebagaimana diwartakan Antaranews.com, Kamis (25/4).

Menurut Imam, penonaktifan Sofyan Basir merupakan keputusan yang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.


Bos PLN Jadi Tersangka, Begini Respon KESDM

"PLN itu perusahaan besar, strategis, dan melayani kebutuhan listrik masyarakat dan seluruh jenis industri. Jadi, (Sofyan Basir) harus dinonaktifkan," ujarnya.

Selain itu, Dewan Komisaris PLN telah menetapkan Muhammad Ali, Direktur Human Capital Management PLN, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PLN.

"Sesuai anggaran dasar, RUPS mempunyai waktu 30 hari untuk melakukan proses pergantiannya (dengan dirut definitif) dan untuk sementara mengangkat Plt Pak Muhammad Ali," tegasnya.

Diwartakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka. Dirut PT PLN (Persero) itu diduga terlibat dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1.

Penetapan ini merupakan hasil pengembangan kasus setelah mencermati fakta persidangan yang muncul di Pengadilan Tipikor.

Sofyan diduga berperan membantu Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo untuk memuluskan proyek PLTU Riau-1.

Atas perbuatannya Sofyan disangkakan melanggar pasal pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bos PLN Resmi Tersangka, Kementerian BUMN Meminta...

Halaman: 
Penulis : Riana