logo


Bos PLN Resmi Tersangka, Kementerian BUMN Meminta...

Kementerian BUMN meminta manajemen PLN untuk tetap melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik

24 April 2019 09:36 WIB

Dirut PLN Sofyan Basir.
Dirut PLN Sofyan Basir. JITUNEWS/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi ihwal penetapan Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir, sebagai tersangka dalam kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1.

“Dalam pelaksanaannya, Kementerian BUMN terus meminta agar semua kegiatan BUMN terus berpedoman pada tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Kementerian BUMN akan dan terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar dan berimbang sebagai wujud oganisasi yang menghormati hukum,” ungkap Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro, kepada wartawan, Selasa (23/4).

Lebih lanjut, Imam menyebut bahwa Kementerian BUMN meminta manajemen PLN untuk tetap melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik, terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air.


Sofyan Basir Resmi Tersangka, PLN Angkat Suara

“Kementerian BUMN menghormati azas praduga tak berasalah, dan bersama PT PLN (persero) siap bekerjasama dengan KPK dalam menangani kasus ini,” tambahnya.

Diwartakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka. Dirut PT PLN (Persero) itu diduga terlibat dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1.

Penetapan ini merupakan hasil pengembangan kasus setelah mencermati fakta persidangan yang muncul di Pengadilan Tipikor.

Sofyan diduga berperan membantu Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo untuk memuluskan proyek PLTU Riau-1.

Atas perbuatannya Sofyan disangkakan melanggar pasal pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bos PLN Jadi Tersangka, Begini Respon KESDM

Halaman: 
Penulis : Riana