logo


Harga Premium Batal Naik, Gerindra: Jika Gentleman, Jokowi Harus Minta Maaf

Heri menilai, batalnya kenaikan harga Premium itu menandakan ada tiga persoalan akut dalam pemerintahan Presiden Jokowi

12 Oktober 2018 18:13 WIB

Politisi Gerindra, Heri Gunawan.
Politisi Gerindra, Heri Gunawan. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, angkat suara ihwal penundaan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium yang terjadi baru-baru ini.

Heri menilai, batalnya kenaikan harga Premium itu menandakan ada tiga persoalan akut dalam pemerintahan Presiden  Joko Widodo (Jokowi).

Persoalan pertama, kata dia, adalah adanya missmanagement dan unsur ketidakprofesionalan yang serius di dalam tubuh pemerintahan.


"Di Zaman Pak Jokowi Lebih Susah Dibanding Zaman Pak SBY"

“Jika proses pengambilan kebijakan tersebut telah melalui prosedur yang benar, mestinya secara profesional seluruh unsur pemerintahan kompak melaksanakannya dan tidak ada alasan untuk mementahkannya kembali, apalagi sesudah dirilis ke masyarakat,” ujar Heri di Jakarta, Jumat (12/10).

Sebaliknya, kata Heri, jika proses pengambilan keputusannya ternyata tidak melalui prosedur yang benar, maka persoalannya menjadi lebih serius lagi.

Dimana dalam hal ini, seharusnya ada pernyataan terbuka dari Presiden Jokowi mengenai siapa yang dianggap bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Dikatakan Heri, Presiden harus menegur keras pembantunya yang telah melakukan kesalahan itu.

“Atau, jika Presiden secara gentleman mengambil alih tanggung jawab kesalahan tadi, maka Presiden perlu menindaklanjutinya dengan meminta maaf kepada masyarakat atas kecerobohan yang terjadi di dalam tubuh pemerintahannya tersebut,” imbuhnya.

Kelistrikan di Sulteng Sudah Pulih 90 Persen, 30 SPBU Sudah Beroperasi

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana